Minut – Pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD )di Minahasa Utara tahun 2021 akan diperketat.
Hal ini ditegaskan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar Opini Tidak Wajar (TW) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tahun 2020, Senin (03/05/2021).
“Sudah menjadi konsekuensi apabila laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, makanya Itu sudah diinstruksikan kepada setiap SKPD untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari BPK,” ujar Bupati pilihan rakyat Minahasa Utara pada Desember tahun 2020. (***)
- Bupati Michael Thungari bersama Wabup Tendris Bulahari hadir Sekaligus Membuka Job Fair 2026 di Politeknik Nusa Utara Tahuna
- Gubernur Yulius Hadiri Pelantikan Pengurus PWI Sulut, Tekankan Pentingnya Etika Jurnalistik dan Profesionalisme
- PT Jasa Raharja Sudah Salurkan Rp5,7 Miliar Bagi 416 Korban Lakalantas di Sulut
