oleh

Bawaslu Minut Gelar Rapat Kerja Guna Tingkatkan Pengawasan Pemilu 2024

-Berita, Minut-750 Dilihat

Minut-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 di Hotel Sutan Raja, Watutumou. Sabtu, (08/07/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri pemateri dari Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi, Bawaslu Minut, Rocky Ambar, Aljunaid Bakari, Steven Vokes, serta sekretariat Bawaslu Minut dan Panwascam.

Rapat kerja tersebut dimulai dengan semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan kegiatan dari Ketua Bawaslu Minut, Simon Awuy, yang disampaikan oleh Kordiv Divisi Hukum dan Pencegahan, Rocky Ambar.

Ambar menegaskan bahwa kegiatan hari ini berkaitan dengan upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas dan fungsi pengawasan, terutama terkait penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran.

“Kegiatan ini merupakan langkah peningkatan kapasitas Bawaslu dalam hal pemahaman dan tata cara prosedur dalam menangani pelanggaran,” jelas Rocky.

Selanjutnya, Rocky menekankan bahwa potensi pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahapannya.

“Setiap tahapan pemilu memiliki potensi pelanggaran, oleh karena itu diperlukan penguatan kapasitas yang intensif dengan melibatkan tiga divisi yang ada,” tambahnya.

Di sisi lain, dalam materinya, Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi, Zulkifli Densi S.Pd., M.H., menjelaskan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan yang bekerja untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu secara profesional, berdasarkan asas moral, etika, dan kepastian hukum.

“Kita harus memahami ruang lingkup pekerjaan Bawaslu, terutama saat ini ketika kita sedang dalam tahap perbaikan berkas bakal calon legislatif,” tegasnya.

Densi juga menjelaskan bahwa dalam membangun kapasitas pengawas pemilu yang profesional, penting untuk mengetahui beberapa jenis pelanggaran umum.

“Ada empat jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran perundang-undangan. Hal ini harus dipahami agar dapat menjaga hak konstitusi setiap warga negara, terutama di Minahasa Utara,” tambahnya, seraya menekankan pentingnya menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) setiap kali melakukan pengawasan.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Steven Vokes, yang menekankan bahwa setiap petugas pengawasan harus memahami dan mengetahui visi dan misi pengawasan dengan baik.

“Pengawasan pemilu, khususnya melalui Panwascam, harus mampu mengidentifikasi pelanggaran dengan baik, karena peran Bawaslu melalui Panwascam sebagai garda terdepan sangat penting dalam mengawal Pemilu,” tutupnya. (T3).