Morut-Pemotongan dana transfer (anggaran) Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat untuk Kabupaten Morowali Utara (Morut), saat ini mencapai Rp. 600 milyar lebih. Angka ini sangat besar, dan sangat memberatkan daerah ini.
Awalnya Pusat memotong DBH tersebut sebesar Rp 350 milyar lalu dipotong lagi sebesar 265 milyar. Akibatnya, APBD Morut yang tadinya Rp. 1,6 triliun, kini tinggal sekitar Rp 1 triliun.
Hal itu diungkapkan Bupati Morut, Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, saat meresmikan penggunaan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan gedung SDN BimorJaya, Kecamatan Petasia Timur, Selasa (21/04/2026).
Melihat kondisi keuangan yang berat ini, Bupati Delis menegaskan, bahwa terus berusaha dengan berbagai cara, untuk melobi Kementerian dan pihak-pihak berkompeten di Pusat, untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam bentuk program.
” Saya sudah seperti pengemis di Kementerian. Hari ini di Kementerian A, besok di Kementerian B. Begitu tiap Minggu. Tidak apa-apa agak tebal muka yang penting yang saya perjuangkan untuk orang banyak, untuk masyarakat Morut,” jelas Bupati Delis.
Ia mengakui, efisiensi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Pusat saat ini, bukan hanya dirasakan Morut, tapi semua daerah di Indonesia. Bahkan ada Kabupaten yang sudah merencanakan untuk merumahkan PPPK, akibat krisis keuangan.
Bupati Delis, menegaskan, pihaknya akan terus berusaha mencari jalan keluar. Kondisi seperti ini menuntut kreativitas dan inovasi. Karena kalau berdiam di tempat, tidak ada yang bisa dilakukan lagi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Delis, juga meminta semua Pimpinan OPD di Pemda Morut, agar masing-masing menyiapkan proposal lengkap untuk dibawa ke Kementerian masing-masing.
“Kita sama-sama ke kantor Kementerian. Jangan berdiam diri. Sedangkan meminta belum tentu diberi, apalagi kalau tidak meminta,” ujarnya.
Pengajuan proposal anggaran di Kementerian dengan harapan mendapatkan program-program yang dibiayai APBN. Karena kalau mengharap APBD Morut saat ini, sudah tidak sanggup membiayai.
Bupati Delis menambahkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morut saat ini sekitar Rp. 200 milyar, sudah habis untuk membayar gaji PPPK sebesar Rp. 100 milyar dan TPP pegawai sebesar Rp.100 milyar.
“Artinya, kalau cuma mengandalkan PAD, tidak ada proyek yang bisa dibangun. Ini masalah yang kita hadapi menyusul pemangkasan anggaran dari Pusat,” ungkapnya.
Terkait peresmian Pustu dan gedung SDN BimorJaya, Bupati Delis menegaskan, hal itu sesuai dengan komitmen Pemda Morut untuk mengutamakan sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
“Sesuai visi besar SCS (Sehat, Cerdas, Sejahtera), maka pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas meski terjadi pemangkasan anggaran.
Kegiatan peresmian Pustu dan gedung SDN BimorJaya, turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Morut, Arif Paskal Pokonda, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Ridwan Dg Malureng, Camat Petasia Timur, para kepala desa se Kecamatan Petasia Timur, Danramil, Kapolsek, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. (*)
