Sulut-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi meluncurkan dua inovasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, yaitu Sistem Informasi Komprehensif Manajemen Digitalisasi Hibah Organisasi (SIKOMANDO) dan Simpul Investasi – Regional Knowledge Management System (SIMPATI), di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (4/11/2026).
Peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., yang hadir mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., serta didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, dan undangan.
Dalam sambutan Wakil Gubernur menegaskan bahwa peluncuran dua proyek perubahan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sulut dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Transformasi digital ini digagas oleh jajaran pimpinan tinggi pratama yang sedang menempuh Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sebagai terobosan konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan daya saing daerah.
Aplikasi SIKOMANDO yang diinisiasi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Anna Esther Pangalila, diluncurkan untuk mengatasi berbagai kendala administratif dalam pengelolaan hibah organisasi keagamaan dan rumah ibadah yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui sistem berbasis web ini, seluruh rantai proses mulai dari pengajuan proposal, verifikasi berkas, persetujuan, hingga pelaporan pertanggungjawaban kini dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi untuk menjamin kepastian waktu serta integritas pelayanan.
Sementara itu, proyek perubahan SIMPATI yang digagas oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Roldy A. A. Mailangkay, hadir untuk menjawab tantangan penyebaran dokumen kajian investasi yang selama ini terpencar di berbagai perangkat daerah. Menggunakan sistem repositori pengetahuan investasi berbasis e-KMS, inovasi ini berhasil memangkas waktu pencarian dokumen dari yang mulanya memakan waktu 7 hingga 12 hari kerja menjadi hanya 1,2 detik saja tanpa membebani APBD baru.
Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan dukungan penuh serta memperkuat sinergi integrasi data lintas sektor. Para pengelola operasional juga diminta untuk merawat integritas data serta menjaga keamanan siber, sementara para pejabat inovator didorong agar terus mengembangkan proyek perubahan ini melalui perluasan jangkauan layanan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. (*)
