Minsel-Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H, mengatakan secara umum, progres pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, administratif, dan koordinatif yang memerlukan penguatan kebijakan serta percepatan tindak lanjut.
Hal itu di katakan Bupati FDW saat memimpin rapat terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlangsung di Kantor Bupati, Rabu (21/01/2026).
Dalam rapat itu juga membahas sejumlah poin strategis, salah satunya pendataan aset lahan dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Minahasa Selatan.
Dijelaskan Bupati Minsel, tercatat sebanyak 109 KDKMP telah memiliki atau diusulkan memiliki aset lahan dan bangunan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai standar, kompleksitas status kepemilikan aset, serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor.
“Pemanfaatan aset milik desa dinilai sebagai alternatif paling realistis untuk mempercepat pembangunan fisik KDKMP, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.” ucap Bupati.
Selain kata Bupati FDW, pada aspek pembiayaan, pemanfaatan fasilitas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) masih terbatas akibat kendala administrasi, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, serta belum optimalnya dukungan dana operasional dari pemerintah desa. Kondisi ini memerlukan penguatan peran pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
“Dari sisi operasional, sebanyak 12 KDKMP telah menjalankan gerai usaha, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Sementara itu, 69 KDKMP telah mengoperasikan gerai kantor, tetapi masih menghadapi kendala terkait aktivasi sistem, pengembangan kemitraan, keterbatasan permodalan, serta penyesuaian regulasi.” jelas Bupati.
“Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan KDKMP ke depan sangat bergantung pada penguatan koordinasi lintas sektor, penegasan kebijakan kepala daerah, peningkatan kapasitas pengurus, serta konsistensi pendampingan, agar koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan yang berkelanjutan.” pungkas Bupati FDW.
Hadir dalam Kegiatan tersebut Wakil Bupati Minsel Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P,para Asisten Sekda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terkait dalam pelaksanaan rapat tersebut, para Tenaga Pendamping atau Projek Manajemen Officer (PMO) dan Bisnis Assistan (BA). (*Onal_M)
