Bogor-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, siap mendukung implementasi teknologi Pemerintahan (Government Technology/GovTech),bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
“Sebelumnya Kementerian ATR/BPN tidak termasuk dalam 9 Kementerian penyedia aplikasi prioritas. Tetapi mulai 24 Mei 2024 untuk pertama kalinya kami diundang. Tentunya kami ingin menyukseskan juga, serta mengintegrasikan utamanya layanan sertipikat tanah berbasis elektronik, ” ujar Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai mengikuti rapat persiapan peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Bogor, Sabtu (25/05/2024).
Kata dia, sertipikat elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian ATR/BPN, agar tugas dan fungsi Pemerintahan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Sekaligus bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia.
“Karena ini (sertipikat tanah elektronik, red), menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan juga manfaatnya sangat baik bagi masyarakat,” ungkap Menteri AHY.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
“Kami akan lakukan percepatan, sehingga bisa catch up dengan Kementerian lainnya.Mudah-mudahan dapat segera menghadirkan layanan elektronik yang di butuhkan melalui portal INA Digital ini,” tambahnya.
“Saya kira Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena OSS (Online Single Submission) itu nanti, banyak bertumpu di ATR/BPN. Saya titip betul soal ini,” ungkap Menko Marves, yang memimpin rapat kordinasi secara daring.(Hms ATR/BPN/NAL)
