Bogor-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, siap mendukung implementasi teknologi Pemerintahan (Government Technology/GovTech),bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
“Sebelumnya Kementerian ATR/BPN tidak termasuk dalam 9 Kementerian penyedia aplikasi prioritas. Tetapi mulai 24 Mei 2024 untuk pertama kalinya kami diundang. Tentunya kami ingin menyukseskan juga, serta mengintegrasikan utamanya layanan sertipikat tanah berbasis elektronik, ” ujar Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai mengikuti rapat persiapan peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Bogor, Sabtu (25/05/2024).
Kata dia, sertipikat elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian ATR/BPN, agar tugas dan fungsi Pemerintahan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Sekaligus bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia.
“Karena ini (sertipikat tanah elektronik, red), menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan juga manfaatnya sangat baik bagi masyarakat,” ungkap Menteri AHY.
- Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Dan Wabah Penyakit Menular : Instrumen Hukum Penting Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Darurat Kesehatan
- Sekwan Niklas Silangen Dampingi Ketua Dewan Terima Kunjungan Badan Kehormatan Dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Ketua Dewan Andi Silangen Terima Kunjungan Badan Pusat Statistik Sulut : Koordinasi Terkait Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia
“Kami akan lakukan percepatan, sehingga bisa catch up dengan Kementerian lainnya.Mudah-mudahan dapat segera menghadirkan layanan elektronik yang di butuhkan melalui portal INA Digital ini,” tambahnya.
“Saya kira Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena OSS (Online Single Submission) itu nanti, banyak bertumpu di ATR/BPN. Saya titip betul soal ini,” ungkap Menko Marves, yang memimpin rapat kordinasi secara daring.(Hms ATR/BPN/NAL)
