Palu-Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN Kabupaten Morowali Utara (Morut), Ir Zaldi Amir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, antara Kementerian ATR/BPN RI, KPK, dan Pemda Se-Sulteng di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Rabu (29/07/2026).
Kegiatan ini, sekaligus menandai pengesahan kesepakatan strategis antara Kementerian ATR/BPN RI, KPK,serta Pemda di Sulteng, dalam rangka mempercepat transformasi pelayanan publik, pengamanan aset daerah, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penandatanganan komitmen kerja sama dilakukan oleh Gubernur Sulteng, Dr H Anwar Hafid MSi, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi Sulteng, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Kakan ATR/ BPN se Sulteng.
Penandatanganan tersebut, disaksikan langsung Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI, Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, Wagub Sulteng, Reny Lamadjido, dan Sekda Sulteng, Novalina, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
- Wali Kota Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Sendy Rumajar Audiensi dengan Kajati Sulut, Perkuat Dukungan untuk Sukseskan TIFF 2026
- Jelang HUT RI ke-81: Bentangkan Kabel Laut 1,95 KMS, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo dan Tuntaskan 100 Persen Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo
- Disiapkan Jadi Ahli Metalurgi, Bupati Delis Antar 10 Putra-Putri Terbaik Morut ke ITD Sumut
“Situasi hari ini memang mengharuskan kita semua untuk berkonsolidasi. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN RI ingin jadi bagian dari Pemda. Program yang kami tawarkan harus menyasar kualitas layanan publik yang memuaskan masyarakat, cepat, pasti, dan memiliki kepastian legalitas,” ujar Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI, Dedi Noor Cahyanto.
Pada kesempatan itu, Dedi Noor Cahyanto, mengatakan, bahwa transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN RI diarahkan untuk memperkuat kemitraan dengan Pemda, agar berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang bisa diselesaikan secara terpadu. Kata dia, selain menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi di daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menegaskan, komitmennya untuk mendukung pelaksanaan 9 program kerja sama yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN RI.
“Saya sebagai Gubernur dan para Bupati/ Walikota di Sulteng berkomitmen untuk melaksanakan 9 program itu dalam rangka memberikan kepastian alas hak bagi aset-aset Pemda di Sulteng. Masih banyak aset Pemda yang belum bersertipikat,” tegas mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Ia juga menegaskan, dengan tertib administrasi pertanahan, bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD. Oleh karena itu, optimalisasi kerja sama yang diteken saat ini akan segera ditindaklanjuti dengan baik.
“Sekali lagi, kami Pemda se Sulteng berkomitmen untuk mempercepat proses ini. Nanti akan dikonkretkan apa tugasnya BPN dan apa tugasnya Pemda, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan optimal,” tukas orang nomor satu di Sulteng ini.
Dengan dimulainya kerja sama ini, Kantah ATR/BPN Morut dan Pemda Morut siap menyusun pemetaan kerja teknis, untuk memastikan seluruh target pensertipikatan aset dan optimalisasi tata ruang di bumi tepo asa aroa tercinta, bisa berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, ” tukas Kakan Zaldi Amir kepada media ini. (Hms ATR/ BPN/NAL)






