Tomohon-Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka mendengarkan tanggapan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Tomohon, S1enin (14/9/2026), dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Jhonny Runtuwene, D.E.A., didampingi Wakil Ketua DPRD Donald Pondaag dan Jefri Polii, S.I.K.
Dalam tanggapannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan catatan terhadap Ranperda APBD 2027.
Menurutnya, masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam menyempurnakan dokumen anggaran sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemandangan umum fraksi-fraksi bukan sekadar bagian dari mekanisme persidangan, tetapi merupakan proses dialog demokratis yang memberikan nilai tambah bagi penyempurnaan dokumen anggaran daerah,” ujar Sendy saat membacakan tanggapan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, setiap catatan fraksi menjadi perhatian pemerintah, baik yang berkaitan dengan arah pendapatan, prioritas belanja, efektivitas program maupun ketepatan sasaran pembangunan.
APBD 2027, lanjutnya, disusun sebagai instrumen untuk menerjemahkan RPJMD Kota Tomohon 2025–2029 dan RKPD 2027 ke dalam program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
Dorong Optimalisasi PAD
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menyatakan optimalisasi pendapatan akan terus diperkuat melalui pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan aset.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data, digitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan pengawasan.
Sementara terkait usulan pembentukan badan khusus pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah menyatakan akan mengkajinya sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa belanja APBD 2027 akan diarahkan secara efektif dan efisien sesuai kemampuan keuangan daerah. Pencermatan belanja barang dan jasa akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) berdasarkan skala prioritas, manfaat, serta ketentuan yang berlaku.
Untuk hibah dan bantuan sosial, pemerintah memastikan pengalokasiannya dilakukan secara selektif, tepat sasaran, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Terkait usulan bantuan pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1, S2 dan S3 pada bidang tertentu yang mendukung pengembangan potensi Kota Tomohon, pemerintah menyambut baik usulan tersebut dan akan mengkajinya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kriteria penerima, mekanisme pemberian serta ketentuan yang berlaku.
Antisipasi Dampak El Niño
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar mengenai dampak El Niño terhadap sektor pertanian, pemerintah mengakui perlunya langkah antisipasi hingga awal 2027.
Pemetaan berdasarkan kelurahan dan komoditas akan digunakan sebagai dasar menentukan sasaran intervensi dan penganggaran. Pemerintah juga akan memperkuat dukungan terhadap irigasi dan sarana pertanian sesuai kebutuhan lahan dan musim tanam.
Selain itu, pemantauan produksi, pasokan, harga, dan perkiraan panen akan dilakukan untuk menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu pemulihan pendapatan petani.
Pada sektor air minum dan sanitasi, pemerintah menegaskan kontinuitas pelayanan air minum menjadi salah satu perhatian utama. Pemutakhiran data serta penguatan sistem pelayanan sanitasi juga akan dilakukan dari tahap penampungan, pengangkutan hingga pengolahan akhir.
Terkait kebakaran TPA Taratara, pemerintah akan mengevaluasi kesiapan operasional, memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran, perlindungan petugas, serta memastikan kesinambungan pengangkutan sampah apabila terjadi gangguan di fasilitas TPA.
Perlindungan Sosial dan Pendidikan
Dalam bidang perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, pemerintah akan memperbarui data masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan melalui kelurahan dengan proses verifikasi yang akurat, termasuk bagi petani, buruh tani, lansia dan kelompok rentan.
Untuk jaminan kesehatan masyarakat, pemerintah menyebut saat ini telah terakomodasi sebanyak 28.500 jiwa. Kejelasan cakupan penerima, kepesertaan aktif dan kesinambungan pelayanan akan terus dipastikan melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menyatakan perencanaan dan penganggaran akan didasarkan pada data terbaru setiap sekolah, termasuk kemampuan literasi dan numerasi serta kebutuhan pendampingan guru dan siswa.
Menanggapi perbedaan penyajian anggaran pada Lampiran II dan Lampiran VIII, pemerintah menjelaskan perbedaan tersebut berkaitan dengan cara penyajian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Lampiran II menyajikan anggaran berdasarkan urusan pemerintahan, sedangkan Lampiran VIII menyajikan sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS dan Ranperda APBD dengan urusan pendidikan dan kebudayaan tergabung dalam satu kelompok.
UMKM dan Lapangan Kerja
Pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat UMKM dan membuka peluang kerja bagi generasi muda.
Menurut pemerintah, UMKM merupakan salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pengembangan UMKM akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pemasaran, digitalisasi, pengembangan produk lokal, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kawasan strategis seperti sekitar Menara Alfa Omega dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ruang aktivitas ekonomi masyarakat.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot Tomohon menyatakan akan memberikan dukungan sesuai kewenangan dan mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal sepanjang sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Revitalisasi Pasar Beriman
Sementara terkait revitalisasi Pasar Beriman, pemerintah berkomitmen memastikan program tersebut memberikan manfaat bagi pedagang, masyarakat dan perekonomian daerah.
Pemerintah akan menyelaraskan seluruh lampiran terkait pagu, tahapan pekerjaan, lingkup kegiatan dan dasar pelaksanaan tahun jamak. Kesiapan lahan, desain, penempatan pedagang serta keberlanjutan usaha pedagang selama proses pekerjaan juga menjadi perhatian.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, pemerintah kembali menegaskan komitmen meningkatkan PAD dan melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif.
Peningkatan belanja modal pada APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah juga menyatakan akan memperluas sinergi dengan pemerintah pusat guna memperkuat ruang fiskal daerah, khususnya untuk membiayai program strategis tanpa membebani APBD secara berlebihan.
“Alokasi pembangunan jalan dan jaringan irigasi pertanian merupakan prioritas demi menjamin kelancaran mobilitas barang dan jasa, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pergerakan perekonomian warga,” kata Sendy.
Ia menambahkan, anggaran tetap difokuskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, penanganan stunting dan penyediaan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tomohon.
Pemerintah Kota Tomohon berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat serta memberikan manfaat luas bagi pembangunan daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Wakapolres Tomohon Kompol Stenly Mawidingan, S.Sos., mewakili Kapolres Tomohon, Batibung Tomohon Serma Alwisius Susanto mewakili Dandim 1302 Minahasa, Kasi Datun Kejari Tomohon Agung Nugroho, S.H., mewakili Kajari Tomohon, jajaran Pemerintah Kota Tomohon, serta insan pers. *
