Manado- Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Perikanan di Wilayah ZEEI Laut Sulawesi dan Industri Perikanan Bitung, serta Progress Report Rencana Pembangunan Border Crossing Station (BCS) di Pulau Marore dan Pulau Miangas.
Kegiatan yang digagas Kemenko Polhukam RI itu digelar di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (25/7/2024).
Wagub Kandouw menerangkan di Sulawesi Utara ada 15 Kabupaten/Kota dan 3 di antaranya adalah daerah kepulauan. Kabupaten Sitaro, Sangihe dan Talaud. Di dalamnya ada pula yang termasuk pulau terluar seperti Miangas dan Marore.
Sulut juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dimana Kota Bitung sebagai pusat industri perikanan.
- Jalin Komitmen Bersama KPK Dan Pemda Se-Sultra, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN : Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan
- Bangun Motivasi Jajaran, Sekjen Kementerian ATR/BPN Beri Penghargaan kepada Satker Pengelola Kearsipan Terbaik
- Siap Siaga Cegah Karhutla, Wamen Ossy Imbau Pemegang HGU Lakukan Tindakan Pencegahan
“Kita juga sebagai daerah perbatasan sudah lama merencanakan pembangunan BCS di Pulau Marore dan Miangas,” tukasnya.
“Ini penting untuk mengawasi lalu lintas manusia dan barang yang ada di perbatasan, karena masyarakat perbatasan kita mempunyai hubungan tradisional dengan masyarakat di negara perbatasan kita Filipin,” ungkapnya seraya menekankan penting juga mengawasi perdagangan tradisional di wilayah perbatasan.
Lebih jauh Wagub Kandouw berharap lewat kegiatan ini juga ada perhatian lebih terkait potensi kelautan dan perikanan di Sulut. Sehingga kedepan dapat lebih dioptimalkan.
Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Rudi Syamsir SH MH yang memimpin rakor menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meninjau tentang perikanan dan perbatasan khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
“Ini ada kaitannya dengan kedaulatan, keamanan, kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulawesi Utara ini,” jelasnya saat diwawancara awak media.
Dalam rakor ini dihadiri stakeholder terkait baik pusat dan daerah guna mendapatkan data dan informasi ter-update.
“Data dan informasi yang diperoleh dalam rakor ini akan menjadi bahan referensi untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk supaya lebih diperhatikan kembali,” tuturnya. (Redaksi)
