MORUT– Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di kabupaten Morut Sulawesi tengah menjadi ajang untuk menentukan pemimpin daerah untuk 5 tahun Kedepan.
Dari Segi pengawasan BAWASLU Morut mempunyai PR lebih banyak untuk menyukseskan Pilkada serentak 2020 nantinya.
Seiring dengan kondisi pandemi ini, tentu saja akan ada mekanisme atau teknis yang berubah dan tidak menutup kemungkinan kecurangan-kecurangan baru akan muncul dan terjadi menghiasi kompetisi pilkada kali ini.
Dalam beberapa Bulan terakhir nyali Bawaslu kabupaten Morut di uji dengan banyaknya Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam politik praktis.
- Bupati FDW Bersama Forkopimda Hadiri Ibadah Pemakaman Almarhum Farry Repi dari Keluarga Repi-Sangkoy di Ranomea
- “Viral Baliho Osco Kuasai Ruas Jalan Tomohon, Juru Bicara: Murni Dukung TIFF 2026, Bukan Agenda Politik”
- DPD LPM Kota Tomohon Dukung Pergelaran Seni Budaya, Siap Jadikan Menara Alfa Omega Panggung Kreativitas Seniman Lokal
Faizal Lakoro, pegiat Pemantau Kinerja Aparatur Negara dan Pengawasan Reformasi Birokrasi (PKAN dan RB) membenarkan hal tersebut dengan masih banyaknya penyelenggaran yang tidak independen atau berpihak bahkan Apartur Sipil Negara (ASN) yang pada dasarnya harus bersikap netral justru ikut dalam arus pada dinamika politik antara para calon menjadi sekelumit permasalahan di pilkada serentak 2020 kedepannya.
” Makin mendekati waktu pemilihan sekitar 23 hari lagi , makin marak keterlibatan para abdi negara atau ASN, bahkan kelihatan berani dan tidak peduli dengan aturan yg membatasi mereka” ungkapnya kepada media.Minggu (15/11/2020)
ASN terbelah, mereka yang berada dalam zona nyaman jelas hari ini arahnya kemana, ASN yang menginginkan perombakan birokrasi atau reformasi birokrasi.
“Harusnya ini BAWASLU tidak harus menunggu laporan tapi sudah bisa melakukan tindakan sesuai aturan.” Tutupnya. (Johnny)
