Manado – Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw lakukan penyerahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) Provinsi Sulut tahun 2022, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, bertempat di bilangan Jl.17 agustus, diterima langsun Oleh Kepala BPK Sulut Arief Fadillah. Kamis (09/03/2023).
Selain Provinsi Sulut, Bupati/Walikota juga menyerahkan LKPD kepada BPK.
Wagub Kandouw saat membawakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey berharap seluruh Bupati/Walikota berkomitmen sekaligus mempersiapkan seluruh SKPD yang dipimpinya untuk mengikuti aturan pemeriksaan.
Menurut Wagub Kandouw, Gubernur pun memberikan apresiasi kepada BPK Sulut yang telah melaksanakan kegiatan ini.
- Berikut versi berita dengan gaya **straight news**, bahasa jurnalistik yang tegas, dan tetap mempertahankan substansi informasi: **Nurbaya Supit Siapkan Laporan Polisi, Rio Koyong Diduga Rusak Lahan Pribadi** **MANADO, KOMENTAR.ID** – Pengusaha asal Minahasa Tenggara (Mitra), Nurbaya Supit, segera melaporkan Rio Koyong alias Tayo ke Polres Minahasa Tenggara. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan lahan milik Nurbaya yang berada di Desa Ratatotok Tenggara, Kabupaten Minahasa Tenggara. Nurbaya mengaku keberatan dengan tindakan Rio Koyong yang dinilainya telah merusak kondisi lahan miliknya secara parah. Menurut Nurbaya, lahan tersebut sebelumnya dikontrakkan kepada Rio Koyong selama enam bulan, terhitung sejak Februari hingga Juli 2026. Masa kontrak berakhir pada 14 Juli 2026. Meski kontrak telah berakhir, Nurbaya masih memberikan kesempatan selama tiga hari kepada pihak Rio Koyong. Namun, menurut Nurbaya, kesempatan tersebut justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ia menilai lahan miliknya malah mengalami kerusakan. “Saya marah karena lahan sudah rusak parah. Permukaan tanah dia bongkar semua,” ujar Nurbaya. Ia menjelaskan, pihak Rio Koyong sebelumnya meminta izin untuk tetap mengambil material di lokasi meski masa kontrak telah berakhir. “Kontrak sudah habis, lalu orang yang bekerja meminta supaya boleh leles. Akhirnya sudah lewat bulan sesuai dengan perjanjian. Mereka meminta diberikan kesempatan untuk lelesan terakhir sampai bulan Agustus,” jelasnya. Nurbaya menegaskan, dirinya kini telah menyiapkan laporan polisi dan akan membawanya ke Polres Minahasa Tenggara. “Jadi saat ini saya sudah menyiapkan laporan ke Polres Mitra. Besok saya bawa laporannya,” tegas Nurbaya. Perusakan barang atau properti milik orang lain dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP lama maupun Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru, perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Sementara itu, apabila kerusakan menimbulkan kerugian yang nilainya kecil, ancaman pidananya dapat dikenakan secara lebih ringan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuat Sinergisitas Dan Jaga Kamtibmas di Morut, Bupati Delis Sambut Hangat Kunjungan Kapolres Junaidy Anthonius Weken
- Dihadiri Bupati Michael Thungari, Febrima. T. Angow Resmi Diangkat PAW Anggota DPRD Sangihe Periode 2024 -2029
“Tekad dan komitmen seluruh Pemda di Sulut yang paling penting sehingga apa yang diharapkan bersama dapat tercapai dalam hal penilaian dari BPK untuk seluruh daerah,” ungkap Wagub Kandouw.
Sementara itu, Kepala BPK Sulut Arief Fadillah menyatakan apresiasi kepada seluruh Pemda yang telah berkomitmen menyerahkan LKPD sampai hari ini, tinggal satu daerah yang ditunggu yakni Kabupaten Sangihe.
Hadir mendampingi Wagub Kandouw, Sekprov Steve Kepel, Inspektur Mecky Onibala, Kaban Keuangan Femmy Suluh dan seluruh bupati/walikota se Provinsi Sulut. (J.Mo/*)
