oleh

Sekprov Sulut Pastikan Komitmen Pemprov Dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

-Berita, Minut-267 Dilihat

Manado-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan dengan dukungan anggaran dan intervensi pada pengembangan sumber daya manusia di sektor ini.

Salah satu langkah nyata adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara No. 249/2023 tentang Forum Daerah Pelindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Periode 2023-2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sekprov) Steve Kepel pada pembukaan Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan Sulut, di Hotel Luwansa Manado. Jumat, (04/08/2023).

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap komit dan mendukung inisiatif pelindungan pekerja perikanan dan nelayan sebagai salah satu modalitas pembangunan. Upaya penyiapan dan manajemen pekerja perikanan dan nelayan akan dilakukan dari hulu ke hilir sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat pekerja pada sektor ini. Penyusunan rencana aksi daerah ini merupakan upaya untuk mengkonsolidasikan rencana dan merespon isu dan permasalahan terkait pekerja perikanan dan nelayan yang memerlukan intervensi strategis dan lintas sektor,” ujar Sekprov Steve Kepel.

Dalam acara tersebut, Sekprov Steve Kepel menyatakan bahwa upaya penyiapan dan manajemen pekerja perikanan dan nelayan akan dilakukan secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja pada sektor ini.

“Apalagi selama ini produk perikanan tuna Sulawesi Utara telah berkontribusi pada pencapaian ekspor nasional,” tambah Sekprov.

Penyusunan rencana aksi daerah menjadi langkah konsolidasi untuk merespon isu dan permasalahan terkait pekerja perikanan dan nelayan, dengan mengutamakan intervensi strategis dan kerjasama lintas sektor.

Pemerintah berharap inisiatif pelindungan pekerja perikanan dan nelayan ini dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk perikanan asal Sulawesi Utara di pasar internasional.

Terutama produk perikanan tuna Sulawesi Utara yang telah memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian ekspor nasional.

Pembentukan Forum Daerah Pelindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan (Forda P3N) merupakan langkah maju dan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Forum ini melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan pemerintah pusat, serikat pekerja, NGO, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan media dalam tugas-tugasnya yang meliputi penguatan regulasi, pengawasan bersama, dan edukasi serta kampanye.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohamad Abdi Suhufan, menyambut baik pembentukan Forda P3N dengan penambahan unsur nelayan dalam keputusan ini.

“Pada tahun 2020, Gubernur Sulawesi Utara telah membentuk Forum Daerah Pelindungaan Awak Kapal Perikanan dan kini berubah dengan memasukan unsur nelayan dalam SK yang baru,” kata Abdi.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa regulasi pelindungan nelayan belum tersedia di Sulawesi Utara dan pekerja perikanan dan nelayan kecil memiliki karakteristik dan risiko kerja yang hampir sama dengan kapal besar skala industri.

Dengan adanya Forum Daerah ini, diharapkan usaha perikanan tangkap dan pengolahan ikan dapat dilakukan dengan memenuhi standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

“Keberadaan Forum Daerah Sulawesi Utara diharapkan akan memastikan usaha perikanan tangkap dan pengolahan ikan dapat dilakukan dengan memenuhi standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia”, tutup Abdi. (***)