Jakarta-Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa (13/1/26). Kunjungan ini bertujuan mengajukan proposal bantuan pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Minahasa untuk tahun anggaran 2026.
Wakil Bupati Minahasa diterima langsung oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Rachmi Widiriani, SP, M.Si serta Direktur Ketersediaan Pangan, Indra Wijayanto, ST, M.SE.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati memaparkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa serta pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Wabup Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa Program Gerakan Pangan Murah sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga di pasaran.
- Menjalin Silaturahmi dan Tradisi, Warga Laksanakan Ziarah Religi ke Makam Leluhur di Desa Dayeuhluhur
- Pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Menteri Nusron Minta Jajaran Utamakan Kemudahan Layanan Bagi Masyarakat
- Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Wakaf Dan Bantuan MUI, Untuk Masjid Salman Alfarisi Aceh Tamiang
“Melalui program GPM, pemerintah daerah berharap dapat menekan laju inflasi pangan serta membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujar Wabup.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Rachmi Widiriani, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Minahasa dan menyatakan akan mempelajari proposal yang diajukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hal senada disampaikan Direktur Ketersediaan Pangan, Indra Wijayanto, yang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, Agustivo Tumundo, SE, M.Si, yang menjelaskan secara teknis rencana pelaksanaan GPM di Minahasa, termasuk sasaran lokasi dan kelompok masyarakat penerima manfaat. *
