Pemkab Minsel Raih WTP dari BPK RI

Bupati Minsel Frangky D Wongkar,SH sat menerima LHP dari BPK RI

Minsel – Prestasi membanggakan dipersembahkan Bupati Minahasa Selatan Frangky D Wongkar,SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Y Rembang M.Th dengan mendapat Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Pemkab Minsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI Perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Pemberian opini LHP oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi itu diterima langsung Bupati Franky Wongkar bersamaan dengan kepala daerah 15 Kabupaten/Kota se-Sulut,di Kantor BPK Perwakilan Sulut.Jumat (13/05/2022).

Selaku pemerintah daerah Bupati Minsel Franky Wongkar memberi apresiasi dan terima-kasih kepada BPK-RI Perwakilan Sulut yang selalu memberikan pendampingan dan arahan sekaligus rekomendasi dalam berbagai tahapan audit demi mewujudkan tatakelola keuangan yang akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.

“Pertama kami memberi apresiasi kepada semua elemen perangkat daerah yang sudah berupaya bekerja keras, termasuk dukungan masyarakat Minsel pada umumnya sehingga melalui kerja-kerja yang berprestasi itu kita boleh mendapatkan opini WTP. Tentu ini jadi kebanggaan tersendiri apalagi ini tahun pertama di masa pemerintahan FDW-PYR mendapatkan opini WTP.’ungkap Bupati FDW.

Kepala daerah yang matang dan tenang itu, berkomitmen akan terus menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan.

“Ini merupakan prestasi kerja semua elemen,Kami berharap jajaran perangkat daerah untuk terus mempertahankan ritme kerja yang bagus. WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan disiplin dalam bekerja, mengelola keuangan dengan baik dan benar,” harap Bupati.

Wongkar menegaskan berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

“Kami berkomitmen segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan dalam LHP ini. Sehingga kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan di tahun-tahun selanjutnya bisa dikurangi bahkan ditiadakan Ini semua semata-mata untuk mewujudkan tatakelola keuangan yang baik.”tutur FDW.

Sebelumnya dalam acara tersebut Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi memberikan apresiasi kepada DPRD dan para kepala Daerah se Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan sinergi yang positif selama proses pemeriksaan berlangsung.

”Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk senantiasa memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.”ujar Karyadi.

Turut hadir mendampingi Bupati Minsel, Wakil Bupati Petra Rembang, Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa, Inspektur, dan Kepala Badan BPKAD Pemkab Minsel. (*/QQ)

Related posts