Manado- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mulai menggelar rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025.
Dalam agenda rapat tersebut, Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Sulut, mulai mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait capaian kinerja dari program-program, baik fisik maupun tata kelola keuangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua DPRD Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Stella Runtuwene membuka secara langsung Rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Sulut, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Manado, Senin (13/4/2026).
Selanjutnya, rapat pembahasan dipandu oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus, diantaranya Louis Schramm (Wakil Ketua), Reamly Kandoli (Sekretaris), Royke Roring, Jane Lalujan, Berty Kapojos, Paulina Runtuwene, Nick Lomban, Mulyadi Paputungan, dan Angelia Wenas.
- Supardi : Kantah ATR/BPN Morut Pastikan Hadirkan Pelayanan Pertanahan Berkeadilan
- Gubernur Yulius Koordinasi Bersama Menaker, Dorong Revitalisasi BLK dan Perluasan Pelatihan Kerja
- BPKP Sulteng Serahkan LHEPP Pemda Morut TA 2026, Bupati Delis : Hasil Evaluasi Berikan Sejumlah Masukan Penting Untuk Perbaikan
Diketahui rapat ini krusial untuk memastikan anggaran tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Sedangkan untuk esok hari masih akan dilanjutkan dengan SKPD yang bermitra dengan Komisi III dan IV. (*JM)
