Minut – Ternyata, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Minut sudah tiga tahun tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Kini nasib 120 karyawan terancam tak tercover.
Hal ini terungkap saat sejumlah karyawan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Minut mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan guna mempertanyakan status setoran BPJS yang dipotong setiap bulan dari gaji mereka.
Menurut pihak BPJS, PDAM Minut terakhir membayar bulan Juli 2018.
“Memang ada sanksi bagi perusahaan terkait hal itu. Tapi jika ingin menuntut hukum silahkan peserta BPJS yang langsung menyewa pengacara, sama seperti coca cola. Dan bisa dipastikan dan tidak diminta-minta jika ada karyawan kena musibah, maka BPJS tidak bisa mengcover karena tunggakan tersebut,” ungkap salah satu petinggi BPJS yang meminta namanya tidak disebutkan.
- Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PLN UP3 Palu Hijaukan Pesisir Teluk Palu Melalui Penanaman 1.000 Bibit Mangrove
- Dari Gerobak Harapan ke Usaha yang Lebih Mapan : Kisah Muhammad Syarifuddin Menyalakan Asa Bersama TJSL PLN
- Terpilih Secara Resmi Pimpin Partai Hanura Sulut, Ade Saerang : Partai Hanura Bukan Partai Kecil, Partai Hanura Akan Bangkit Di Sulawesi Utara!
Diketahui, untuk pekerja di PDAM Minut ada sekitar 120 karyawan yang setiap bulannya perusahaan masih memotong 2,7% dari gaji pokok karyawan sampai saat ini.
Menanggapi hal tersebut, pengamat pemerintahan Rusli Ma’ruf mengatakan, masalah ini patut ditelusuri karena terkait dengan hak-hak karyawan.
“Ini patut ditelusuri lebih dalam oleh pihak kepolisian. Karena hak-hak karyawan terus dipotong oleh perusahaan. Hak karyawan yang dipotong dikemanakan, apalagi sudah tiga tahun tidak disetor ke BPJS. Hal ini pasti sangat merugikan karyawan, baik yang masih kerja atau yg telah berhenti dan ada kemungkinan dugaan penggelapan dana BPJS tersebut,” tutur Rusli. (***)
