Minut – Ternyata, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Minut sudah tiga tahun tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Kini nasib 120 karyawan terancam tak tercover.
Hal ini terungkap saat sejumlah karyawan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Minut mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan guna mempertanyakan status setoran BPJS yang dipotong setiap bulan dari gaji mereka.
Menurut pihak BPJS, PDAM Minut terakhir membayar bulan Juli 2018.
“Memang ada sanksi bagi perusahaan terkait hal itu. Tapi jika ingin menuntut hukum silahkan peserta BPJS yang langsung menyewa pengacara, sama seperti coca cola. Dan bisa dipastikan dan tidak diminta-minta jika ada karyawan kena musibah, maka BPJS tidak bisa mengcover karena tunggakan tersebut,” ungkap salah satu petinggi BPJS yang meminta namanya tidak disebutkan.
- Bupati FDW Bersama Forkopimda Hadiri Ibadah Pemakaman Almarhum Farry Repi dari Keluarga Repi-Sangkoy di Ranomea
- “Viral Baliho Osco Kuasai Ruas Jalan Tomohon, Juru Bicara: Murni Dukung TIFF 2026, Bukan Agenda Politik”
- DPD LPM Kota Tomohon Dukung Pergelaran Seni Budaya, Siap Jadikan Menara Alfa Omega Panggung Kreativitas Seniman Lokal
Diketahui, untuk pekerja di PDAM Minut ada sekitar 120 karyawan yang setiap bulannya perusahaan masih memotong 2,7% dari gaji pokok karyawan sampai saat ini.
Menanggapi hal tersebut, pengamat pemerintahan Rusli Ma’ruf mengatakan, masalah ini patut ditelusuri karena terkait dengan hak-hak karyawan.
“Ini patut ditelusuri lebih dalam oleh pihak kepolisian. Karena hak-hak karyawan terus dipotong oleh perusahaan. Hak karyawan yang dipotong dikemanakan, apalagi sudah tiga tahun tidak disetor ke BPJS. Hal ini pasti sangat merugikan karyawan, baik yang masih kerja atau yg telah berhenti dan ada kemungkinan dugaan penggelapan dana BPJS tersebut,” tutur Rusli. (***)
