Onibala Diminta Transparan Terkait Pernyataan Dirjen Otda dan Pjs Gubernur Sulut

MINSEL – Isu pergantian Penjabat Hukum Tua di Minahasa Selatan akhirnya sampai ke telinga Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri.

Informasi yang didapat wartawan media ini bahwa Pjs Bupati Minahasa Selatan MM Onibala “disidang” langsung secara virtual Dirjen OTDA yang disaksikan oleh Pjs Gubernur Sulut. Kamis (15/10/2020).

Mengutip pernyata Onibala “jadi di minsel dari 167 hukum tua, ada sekitar 118 yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas hukum tua, sehingga dijabat Pelaksana Tugas (Plt) yang merupakan pegawai dan ditunjuk oleh bupati. 118 hukum tua itu yang saya atur kembali. Itu kewenangan saya selaku Penjabat Sementara Bupati, untuk mengatur tata pemerintahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Apalagi ada pelaksana tugas Hukum tua tapi sudah menjadi tim sukses saya ganti,” Ujar Onibala.

Dari pernyataan tersebut sangat jelas, bahwa informasi yang disampaikan Onibala sangatlah tidak benar karena pada kenyataannya, 118 desa di Minahasa Selatan, diisi dengan Penjabat Hukum Tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Sementara itu, tokoh masyarakat Roby sangkoy kepada media ini mengatakan, “Pjs. Bupati berani bohongi Mendagri dan Pjs. Gubernur Sulut.  Karena Klu Pjs. hanya mengisi jabatan kosong yang katanya Plt Hukum Tua, Pertanyaan ? Kenapa Muncul SK Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua.
Berarti Berdasarkan SK tersebut terjadi pergantian Penjabat Hukum Tua, dimana ada Penjabat Hukum Tua yang di berhentikan dan di ganti orang lain. Jadi ternyata Pjs. Bupati pak. Onibala berani Lawan Pjs. Gubernur dan Mendagri dengan memberikan data yang tidak benar,”  Ucap sangkoy. (QQ)

Related posts