Bitung- Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bitung, Dr Napsar Badoa, MSi meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk mengurangi anggaran yang tidak terlalu penting, seperti makan minum atau mami dan perjalanan dinas (Perjadin) dan memprioritaskan upah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang belum menerima hak mereka sejak 2024 lalu.
Hal itu ditegaskan Napsar saat rapat dengar pendapat bersama Tagana Kota Bitung dan Dinas Sosial Rabu, (17/6/2026). Menurut Napsar, sangat disayangkan jika untuk Tagana yang hanya 500 ribu per bulan tidak dibayarkan dengan berbagai alasan.
“Kami DPRD menyesal karena baru tahu ini masalah. Anggaran makan minum saja untuk walikota dan wakil walikota bisa 4,2 miliar. Sementara untuk membayar upah relawan Tagana yang hanya 180 juta tidak bisa. Dengan alasan refocusing lah, efisiensilah. Padahal relawan Tagana ini terus bekerja, apalagi jika ada bencana,” tegas Napsar.
Lanjut dikatakan politisi PDIP ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya punya hati melihat ini. Bila perlu anggaran perjalanan dinas digeser termasuk yang ada di Dewan, dan memprioritaskan upah Tagana. “TPP mereka dua puluhan juta. Ini Tagana hanya 500 ribu. Mereka orang kecil. Pejabat naik pesawat, makan enak. Tagana jalan kaki, makan ditenda lubang. Jadi pemimpin harus punya hati,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Sosial Pemkot Bitung, Lady Ambat, SSTP mengatakan, anggaran tersebut sudah pernah diusulkan tapi belum dapat persetujuan. Menanggapi akan hal ini, Napsar menegaskan, TAPD seharusnya punya hati melihat ini. Jangan mementingkan diri sendiri.
“Mereka TAPD kalau mau ganti kursi goyang, langsung diganti. Kalau televisi diruangan terasa kecil, diganti dengan vidiotron. Terus untuk Tagana tidak dianggarkan. Bila perlu anggaran perjalanan dinas dewan juga dipangkas dan digeser. Kami siap perjuangkan di APBD perubahan demi anak-anak Tagana,” pungkasnya. (hzq)
