Bitung – Wali Kota Bitung Maurits Mantiri bersama Wakil Wali Kota Hengky Honandar memimpin rapat kerja Pemkot Bitung 2022 dengan Forkopimda, Rabu (02/02/2022).
Rapat itu digelar di Ruangan SH Sarundajang dan dibuka Wali Kota serta diikuti Forkopimda dan pejabat Pemkot Bitung dengan tema peningkatan pelayanan dasar publik melalui reformasi sosial didukung dengan digitalisasi dan pemulihan ekonomi.
Dalam rapat itu, Wali Kota menyampaikan tujuan rapat digelar untuk mewujudkan sinergitas, memperoleh kesepakatan dan kesamaan langkah dalam menghadapi isu-isu strategis yang dihadapi Pemkot Bitung.
- Didampingi First Lady Bitung, Walikota Hengky Honandar Hadiri Gala Dinner Raker APEKSI Komwil VI di Kendari
- Hearing Komisi III DPRD Sulut : Warga Tuntut Akses Jala Baru Dapat Digunakan, PT MSM Janji Perbaiki Jalan Eksisting Milik BPJN
- Bupati FDW Pimpin Rapat Bersama Forkopimda Minsel, Bahas Berbagai Isu Terkini
Wali Kota meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan para camat agar merubah mindset yakni bekerja dengan rencana, bicara dengan data.
“Semua harus ada perencanaan dan data sebelum bekerja, juga lebih meningkatkan performance dalam rangka tanggung jawab kita terhadap pelayanan kepada masyarakat,” kata Maurits.
Dirinya juga meminta sinergitas Pemkot Bitung dengan instansi vertikal serta TNI/Polri lebih dipererat, agar pembangunan serta program-program dapat berjalan sebagaimana mestinya serta pencapaian Bitung satu data dapat tercapai.
“Mari bekerja dengan ikhlas dalam melayani masyarakat kita. Layani dengan cinta agar semua tersenyum,” katanya.
Dalam rapat itu, Kapolres Bitung, AKBP Alam Kusuma S Irawan, Dandim 1310/Bitung, Letkol ARM Yongki Afriandy dan Kepala BPS Kota Bitung, Ir Hendra Tumbelaka secara bergantian menyampaikan program kerja dengan mensinkronkan program Pemkot Bitung.
Hadir juga dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, Asisten I, Julius Ondang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bitung, Frenkie Son, Staf Ahli, Rita Mantiri Tangkudung, Ketua DPW, dr Rini Pangemanan Tinangon dan seluruh Kepala Perangkat Daerah. (Advetorial)
