oleh

Masa Jabatan OD-SK Berakhir Hingga Terpilih Gubernur Hasil Pilkada 2024

-Sulut-167 Dilihat

Sulut– Belakangan ini telah beredar isu tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steve Kandouw (ODSK).  Kemudian dalam isu itu jabatan tersebut akan diisi oleh Penjabat Gubernur.

Terkait hal itu,Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut, Andra Mawuntu aturan menyebutkan bahwa ODSK akan memimpin Sulut, sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wagub terpilih hasil Pilkada 2024.

“Jadi masa jabatan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw akan berakhir pada bulan Desember 2024 mendatang, atau sampai dilantiknya pejabat yang baru. Aturan ini, dituangkan melalui surat yang disampaikan Kemendagri yang sifatnya penegasan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana Sulut tidak termasuk karena yang menjadi objek putusan adalah kepala daerah hasil Pilkada 2018 dan 2019,” ungkap Andra.

Munculnya pernyataan masa jabatan ODSK telah habis dan akan diisi oleh penjabat gubernur, ditepis oleh Mawuntu, yang justru menyebutkan bahwa hal itu tidak sesuai dengan aturan.

Jika tujuan surat tersebut adalah Gubernur Sulut, di mana Kabupaten Talaud sebagai salah satu objek putusan, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang menjadi atasan bupati/wali kota, maka harus diberitahu.

“Untuk pasangan ODSK, masa jabatannya, akan berakhir pada bulan Desember 2024 nanti, sampai terpilihnya gubernur dan Wagub yang baru dari hasil Pilkada 2024,” kata Mawuntu.

Berakhirnya, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut yang dilantik Presiden Jokowi ini, telah menyebar di media sosial, bahwa kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, telah memasuki akhir masa Jabatan.

Diketahui, pasangan petahana ini ditetapkan KPUD Sulut sebagai pemenang dengan raihan suara 821.503.

Pelantikan kepala daerah ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19/p sampai 21/p 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Wakil Gubernur Sulut masa jabatan 2021-2024 di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Februari 2021 Lalu.

Berakhirnya Masa Jabatan ini, Berdasarkan amar putusan MK Nomor 143/PUU-XXl/2023, pada intinya memberikan norma baru atas ketentuan Pasal 201 ayat (5), yaitu Menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang semula berbunyi “Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupatj, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023′, menjadi berbunyi, “Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil/Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil/Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan şuara serentak secara nasional tahun 2024”.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di ataş, maka pengisian penjabat kepala daerah akan dilakukan pada saat akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada daerah masing-masing, sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan şuara serentak secara nasional tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lampiran, Surat Mendagri ini juga dikirimkan kepada 24 Gubernur dan Pj Gubernur, 5 ketua DPRD Provinsi termasuk Maluku, 36 Bupati, 36 Ketua DPRD Kabupaten, serta 8 wali Kota dan 8 Ketua DPRD Kota di Indonesia.

Sampai Surat Keputusan Mendagri ini diterbitkan nama usulan pengganti penjabat sementara Gubernur Sulawesi Utara belum diketahui namanya.

Terkait pemberitaan ini, Mawuntu memastikan dan kembali menegaskan bahwa pasangan ODSK masa jabatannya akan berakhir pada bulan Desember 2024. (*)