RedaksiSulut, Mitra – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mitra tahun 2024.
Kegiatan Rakor tersebut menghadorkan Ketua dan Anggota PPK Divisi Hukum Pengawasan 12 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin (29/10/2024).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi secara oleh Plh Ketua Aulia Syukur didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Sastro Mokoagow.
- Perkuat Sinergisitas Dan Jaga Kamtibmas di Morut, Bupati Delis Sambut Hangat Kunjungan Kapolres Junaidy Anthonius Weken
- Dihadiri Bupati Michael Thungari, Febrima. T. Angow Resmi Diangkat PAW Anggota DPRD Sangihe Periode 2024 -2029
- Kawal Pesta Bola Dunia, PLN Sukses Jaga Keandalan Listrik Sepanjang Gelaran Piala Dunia 2026 di Gorontalo
Dalam sambutan dan pengarahannya, Aulia menjabarkan bagaimana upaya KPU sebagai penyelenggara menciptakan pilkada yang teratur sesuai dengan regulasi yang ada sehingga dalam penerapan seluruh rangkaian tahapan tidak akan terjadi gugatan antara peserta pemilihan dan penyelenggara.
Disamping itu juga Sastro Mokoagow dalam pengarahannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada badan adhock tentang teknis dan tata cara penyelesaian ketika ada pelanggaran administrasi dan sengketa di tingkat PPK ataupun PPS sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2024 dan Pedoman Teknis KPU No 1531 tahun 2024 tentang penyusunan dokumen hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan.
Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Laode Nursim, SH. MH, bawaslu Mitra Dolly Vangobel, TA Bawaslu Ri Muh Arifin Zainal, Akademisi dan pegiat pemilu yang turut memberikan Materi tentang cara penyelesaian sengketa administrasi.
(Advetorial)
