Morut-Komisi I DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Kerja (Raker) lanjutan, untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan bersama manajemen RSUD Kolonodale, Dinas Kesehatan Kabupaten Morut, dan BPJS Kesehatan, di ruang Komisi I DPRD Morut, Kamis (05/03/2026) pagi.
Rapat tersebut di pimpin Ketua Komisi I, IM Arief Ibrahim SH MKn, didampingi Sekretaris Komisi I Fanny M Tampake, Wakil Ketua Komisi I, Arman P Marunduh, serta anggota Nur Islam Hidayat.
Hadir dalam Raker tersebut, Plt. Kadis Kesehatan Morut, Arif PASKAL Pokonda, SST MKes, Direktur RSUD Kolonodale, dr Sherly Pede MKes, pihak BPJS Kesehatan Morut, serta tamu undangan lainnya.
Raker itu, khusus membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari mekanisme penanganan pasien hingga koordinasi, antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Dokumen Wakaf Hilang, Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Cara Agar Tanah Tetap Bisa Disertipikatkan
- Wujud Kepedulian Lingkungan & Sosial, PLN Dukung Digitalisasi Pembelajaran di SMA Negeri 2 Palu
- Terima Aksi Demo Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu-Makaeidey : DPRD Sulut Kembali Tegaskan Komitmennya Untuk Senantiasa Menjadi Rumah Aspirasi Bagi Rakyat
Ketua Komisi I, Arief Ibrahim, mengatakan, bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Menurut Arief, pihaknya ingin memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, serta tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
Pada rapat itu, pihak RSUD Kolonodale menyampaikan, sejumlah langkah perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar pada 18 Februari 2026, termasuk pemberian sanksi administratif kepada staf yang dinilai belum maksimal dalam pelayanan.
“Manajemen RSUD Kolonodale juga melakukan rotasi petugas di beberapa ruangan, sebagai upaya penyegara. Sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, ” ujar Direktur RSUD Kolonodale, Sherly Pede.
Dalam kesempatan itu, Komisi I DPRD Morut juga menyoroti keterbatasan ruang rawat inap, akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Pihak DPRD pun meminta, agar pembangunan gedung rawat inap menjadi skala prioritas anggaran, serta mendorong pembahasan bersama Ombudsman RI dan Komnas HAM, terkait evaluasi pelayanan kesehatan di daerah ini. (*)
