Jakarta-14 penjabat (Pj) kepala daerah dalam waktu dekat akan diganti. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Bima menegaskan pergantian itu tak ada unsur politis.
“Ada 14 pejabat yang dalam waktu dekat ini direncanakan untuk dilakukan pergantian,” kata Bima Arya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024) kemarin.
Bima menyebut pergantian itu mayoritas lantaran periode masa kerja yang telah berakhir hingga evaluasi dari Kemendagri. Pihaknya menyebut juga tidak akan mempertahankan Pj yang kinerjanya kurang cakap untuk tetap mengemban amanah.
- Wali Kota Caroll Senduk Pimpin Apel Gelar Pasukan, Pastikan Kesiapan Pengamanan TIFF 2026
- Wali Kota Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Sendy Rumajar Audiensi dengan Kajati Sulut, Perkuat Dukungan untuk Sukseskan TIFF 2026
- Jelang HUT RI ke-81: Bentangkan Kabel Laut 1,95 KMS, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo dan Tuntaskan 100 Persen Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo
“Para penjabat kepala daerah itu, itu kan akhir masa jabatannya berbeda-beda. Jadi kalau pun dilakukan pergantian, ya itu karena masa jabatannya berakhir dan kita evaluasi. Apabila evaluasinya baik, ada pertimbangan-pertimbangan yang umum, maka akan berlanjut,” ujar Bima ditemui usai rapat.
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuel Tumbelaka, sepakat, namun ia menyarankan pergantian juga dilakukan pimpinan instansi vertikal lainnya seperti Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung terhadap aparat di daerah yang berkinerja kurang baik apalagi terlibat politik praktis.
“Sebaiknya bukan cuma Mendagri Tito Karnavian, instansi atau institusi lain juga melakukan evaluasi kinerja jajarannya, seperti Kapolri mengevaluasi para Kapolda, Jaksa Agung mengevaluasi Kajati dan Kajari, dan lainnya,” jelas Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Selasa (12/11/2024).
Mantan aktivis UGM ini, mengatakan hal tersebut terkait implementasi misi pertama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang demokrasi.
Tahapan Pemilu Kada (Pilkada) serentak 2024, menelan biaya sangat besar, ekspektasi masyarakat terhadap kesuksesan Pilkada yang damai dan berkualitas sangat tinggi.
“Kesuksesan Pemilu Kada Serentak dapat dikatakan pertaruhan pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang telah mencanangkan Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia yang terdepan dituangkan dalam misi pertama Asta Cita,” pungkas putra Gubernur pertama Sulawesi Utara, FJ Tumbelaka. (*)
