Morut-Dalam upaya mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan. Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Morowali Utara (Morut) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morut, mematangkan persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Morut Tahun 2026.
Sebagai langkah awal pemantapan, rapat persiapan telah dilaksanakan bersama Sekda Morut, Ir Musda Guntur MM, Rabu (10/07/2026).
Pertemuan tersebut, berfokus pada penyelarasan data sektoral, penyusunan materi tehknis, serta formulasi agenda strategis untuk memastikan pelaksanaan rakor puncak dapat berjalan efektif dan efisien.
Pelaksanaan Rakor GTRA Kabupaten Morut 2026 sendiri, dijadwalkan berlangsung pada Selasa 21 Juli 2026, di Kantor Bupati Morut.
- PLN Siap Optimalkan Energi Surya, PLTS 100 GWp Dorong Efisiensi dan Penguatan Energi Domestik
- Kinerja UPTD Pendapatan Wilayah XII Morut Tunjukan Tren Positif, Masih Tri Wulan III, Realisasi PKB Tembus 104 Persen
- Presiden Prabowo dan Presiden Putin Bertemu di Vladivostok, Tegaskan Strategisnya Hubungan Indonesia-Rusia
Melalui koordinasi yang terintegrasi ini, diharapkan sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan bisa semakin kuat, khususnya dalam mengawal skema penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform) di wilayah Morut.
Sekda Musda, dalam arahannya, menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor agar hasil pembahasan GTRA benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Reforma Agraria memerlukan kerja bersama antar instansi. Oleh karena itu, koordinasi awal ini menjadi fondasi penting agar program yang kita sepakati nantinya benar-benar menjawab kebutuhan Masyarakat. Rakor GTRA pada 21 Juli mendatang harus menghasilkan komitmen bersama dan langkah kerja yang jelas,” kata mantan Kepala Bappeda Morut itu.
Lewat rakor GTRA 2026 ini, Pemda Morut bersama Kantah ATR/ BPN Morut, berkomitmen merumuskan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian potensi sengketa pertanahan serta percepatan program pemberdayaan masyarakat berbasis keagrariaan. (Hms ATR/BPN/NAL)
