Minut-Masuknya investasi pariwisata bernilai triliunan rupiah ke Minahasa Utara menjadi ujian bagi kapasitas birokrasi daerah. Bupati Joune Ganda menegaskan, besarnya peluang pembangunan harus diimbangi aparatur yang mampu berpikir strategis, berinovasi, dan bekerja dengan standar tinggi.
Penegasan itu disampaikan Joune saat memberikan sambutan dalam kegiatan Launching Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/11/2026).
Menurut Joune, perkembangan Minahasa Utara tidak bisa lagi dihadapi dengan pola kerja yang biasa-biasa saja. Potensi daerah dan kepercayaan investor berskala internasional menuntut kesiapan sumber daya manusia, terutama pejabat eselon II, agar mampu mengikuti dinamika pembangunan.
Ia mencontohkan pembangunan hotel Shangri-La Manado di Desa Budo, Kecamatan Wori. Proyek tersebut menjadi salah satu investasi besar di sektor pariwisata Minahasa Utara, dengan nilai investasi tahap pertama diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun.
Bagi Joune, keputusan investor menghadirkan jaringan hotel internasional di daerah ini menunjukkan bahwa Minahasa Utara memiliki daya tarik dan dinilai layak menjadi tujuan investasi berskala besar.
“Ini tidak mudah bagi sebuah hotel berskala internasional. Mereka memutuskan harus berada di satu daerah. Artinya, daerah ini dinilai layak untuk sekian triliun uang pengusaha ditanamkan di sini,” ungkapnya.
Joune juga mengungkapkan apresiasi investor terhadap pelayanan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan, menurut dia, investor tersebut telah menyampaikan rencana pembangunan hotel lain dengan konsep bintang empat.
Proyek baru itu ditargetkan rampung dalam waktu maksimal dua tahun, dengan rencana pembukaan pada awal 2029.
Keterlibatan kontraktor dan konsultan berskala internasional dalam pembangunan Shangri-La, lanjut Joune, turut menunjukkan bahwa investasi semacam ini menuntut standar perencanaan dan pelaksanaan yang tinggi.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum bagi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah tidak boleh tertinggal ketika dunia usaha mulai melihat Minahasa Utara sebagai kawasan potensial untuk pengembangan investasi.
Joune secara khusus meminta pejabat eselon II memiliki way of thinking atau pola pikir yang lebih maju. Ia menilai, kualitas kepemimpinan birokrasi harus berkembang seiring dengan meningkatnya tantangan pembangunan daerah.
Karena itu, peserta PKN Tingkat II diminta memanfaatkan kesempatan pendidikan kepemimpinan untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi pemerintahan.
Ia menyoroti peningkatan jumlah peserta dari sebelumnya tiga orang menjadi delapan orang. Bertambahnya kesempatan mengikuti pelatihan tersebut, kata Joune, harus diikuti dengan target prestasi yang lebih tinggi.
“Bayangkan, tiga kok jadi delapan. Artinya, mohon maaf, terpaksa kita memang menuntut standar yang tinggi. Kita target minimal lima harus masuk 10 besar,” tegasnya.
Ia turut menyinggung peserta yang telah memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat nasional, termasuk capaian juara dua nasional. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas wawasan dan jejaring profesional.
Namun, bagi Joune, keberhasilan peserta PKN tidak cukup diukur dari peringkat atau prestasi selama mengikuti pendidikan. Hal yang tidak kalah penting ialah memastikan proyek perubahan yang dirancang benar-benar diterapkan dan berkelanjutan.
Joune meminta seluruh staf ahli bupati dan para asisten melakukan evaluasi terhadap proyek perubahan yang dihasilkan peserta PKN sebelumnya.
Evaluasi itu diperlukan untuk memastikan inovasi yang telah dirancang tetap berjalan setelah peserta menyelesaikan pendidikan. Ia tidak ingin proyek perubahan hanya menjadi dokumen formal untuk memenuhi persyaratan pelatihan tanpa implementasi dalam sistem kerja pemerintahan.
Menurut Joune, setiap proyek perubahan harus memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya diukur dari jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan kepemimpinan, tetapi juga dari prestasi, mutu inovasi, dan manfaat yang dihasilkan.
Joune menegaskan, investasi besar yang masuk ke Minahasa Utara harus diikuti kesiapan birokrasi dalam menciptakan iklim pembangunan yang baik, memberikan pelayanan profesional, dan merespons kebutuhan masyarakat.
Tantangan pemerintah daerah, kata dia, bukan sekadar menarik investor untuk menanamkan modal. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan kapasitas aparatur mampu mendukung pembangunan agar peluang investasi dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat. (T3)
