Manado-Untuk memahami peran, fungsi dan kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) utusan Sulawesi Utara (Sulut) Ir Stefanus BAN Liow MAP menggelar sarasehan dengan insan pers didaerah ini.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor DPD-RI Perwakilan Sulut, kawasan Tikala, Senin (9/11/2026).
Anggota DPD-RI sekaligus Anggota MPR-RI Senator Ir Stefanus BAN Liow didampingi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado DR Ferry Liando SIP MSi, sebagai narasumber.
Sarasehan yang dipandu jurnalis senior Deisy Holung itu mengangkat topik Mengenal MPR-RI: Memahami peran, fungsi dan kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.
Jurnalis yang hadir mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan terkait MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Senator Stefanus BAN Liow menjelaskan MPR RI saat ini memiliki total 732 anggota terdiri dari 580 anggota DPR-RI dan 152 anggota DPD-RI.
Menurutnya, berbeda dengan DPR-RI yang memiliki kursi sesuai jumlah pemilih, DPD-RI hanya memiliki empat kursi perwakilan dari setiap provinsi.
“Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam diskusi kita adalah perubahan kedudukan dan kewenangan MPR-RI setelah reformasi dan amandemen UUD 1945. Masyarakat perlu memahami bahwa posisi MPR-RI saat ini berbeda dengan masa Orde Lama maupun Orde Baru,”ujar Liow.
Dikatakan, MPR-RI sebelumnya dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan memilih presiden, namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi berada di atas lembaga negara lainnya.
“MPR RI saat ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami fungsi dan kewenangan MPR sesuai dengan konstitusi yang berlaku,”jelasnya.
Lanjut dijelaskan Liow, kewenangan MPR-RI dalam perubahan Undang-Undang Dasar tetap memiliki batasan berdasarkan konsensus kebangsaan, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 serta mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain kewenangan terkait konstitusi, MPR-RI memiliki tugas melantik Presiden dan Wakil Presiden serta menyosialisasikan ketetapan MPR dan Empat Pilar Kebangsaan MPR.
Sarasehan berlangsung penuh keakraban diisi dengan tanya jawab oleh sejumlah jurnalis.(*/jan)
