Mitra – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi instansi dilaksanakannya pelatihan kerja berbasis kompetensi.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dan Bank SulutGo. Adapun pelatihan berbasis kompetensi yang diadakan mencakup pembuatan roti dan kue.
Kepala Dinas P3A Mitra Sherly Rompas mengatakan, pelatihan ini merupakan kesempatan bagi ibu-ibu mengembangkan keterampilan agar ke depan bisa membuka usaha sendiri maupun berkelompok.
“Sebab, hasilnya nanti bisa dijual dan mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus juga membantu para suami. Yang pasti juga akan meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi, pelatihan berbasis kompetensi ini harus dimanfaatkan dengan baik dan keterampilannya terus dikembangkan,” pesan Rompas, Senin (30/5/2022).
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
Sementara Kepala Disnakertrans Sulut yang diwakili Kepala Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, Rachel Rotinsulu menyebutkan bahwa pelatihan ini sebagai upaya pemerintah dalam rangka Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
“Karena melalui pelatihan ini membuat kompetensi diri semakin meningkat. Lewat keterampilan tentu dapat menambah penghasilan bahkan bisa memiliki usaha mandiri atau menjadi wirausaha yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tukas Rotinsulu.
Rotinsulu menerangkan, pihaknya akan melakukan pendampingan bagaimana mendapat pinjaman modal dari Bank SulutGo. Selain itu, akan ada petugas yang akan melakukan kontrol selama 1 tahun kepada para ibu-ibu transub studi alumni Balai Latihan Kerja (BLK) ini.
“Sebab progres pelatihan ini juga dikontrol oleh BPK dan Inspektorat Kementerian Ketenagakerjaan RI,”pungkasnya. (Femmy)
