MITRA, RedaksiSulut – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan seriusi program bantuan perpustakaan nasional (Perpunas).
Hanya saja, diakui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Mitra Royke Lumingas, meski pihaknya sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat, namu masih ada syarat yang harus dipenuhi.
“Yang pertama yaitu lahan, dimana hukum tua Tombatu Dua Barat sudah mempersiapkan lahan seperti yang diminta. Hanya saja dari Perpunas meminta lahan harus yang bersertifikat,” jelas Lumingas.
Selain itu, ia juga menjelaskan, syarat selanjutnya harus ada Data Engineering Detail (DED). Kemudian, sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, harus ada RAB dan harus dianggarkan dalam APBD.
- Kantongi Nomor Hoki Urut 2, Dionisius Ngongo Moza Siap Lanjutkan Pembangunan Desa Po’ona
- HKG PKK Ke-54, Pemprov Sulut Dorong Penguatan Peran Kader Menuju Indonesia Emas 2045
- Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tinjau Sekaligus Serahkan Bantuan Kepada Masyarakat Kecamatan Marore Yang Terdampak Musibah Gempa
Lanjut dikatakan Lumingas, demi memastikan anggaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan TAPD, diantaranya bupati dan sekda.
“Informasinya tahun depan akan dianggarkan. Tahun ini hibah lahan belum dianggarkan karena ada kendala, terutama dalam pemenuhan persyaratan DED. Sebab biaya penunjang akomodasi pengadaan itu kalau dihitung jumlahnya sekirat 200 juta. Itulah data pendukung yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” beber Lumingas.
Ditambahkan Lumingas, ada juga pengadaan kendaraan operasional perpustakaan dan proposalnya telah diajukan langsung ke kepala perpustakaan nasional lewat bapak wakil bupati. Kini, pihaknya tinggal menunggu pemberitahuan dari Perpunas. (***)
