Bupati ROR Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2018 Ke BPK RI Perwakilan Sulut

Sulut – Bupati Minahasa Ir.Royke Octavian Roring M.Si, (ROR), menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2018 ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (29/3/2019).

Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited tahun anggaran 2018, di hadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE,di ikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sulut.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara Drs. Tangga Muliaman Purba, MM beserta jajaran, yang telah melaksanakan kegiatan ini.

“Menjadi harapan, kiranya LKPD yang nantinya akan disampaikan, dapat memperoleh rekomendasi atau masukan-masukan, sehingga akan memberi arti dan warna terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,”ucap gubernur.

Di tambahkan, disadari bahwa sejak kehadiran Perwakilan BPK RI di daerah ini, telah banyak terobosan-terobosan cerdas dan progresif yang dilakukan untuk memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat menyadari bahwa kondisi sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah masih terbatas, dimana hal ini yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah,”jelas gubernur.

BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, menurut Gubernur Olly Dondokambey, selain mengemban tugas sebagai eksternal kontrol bagi pemerintah daerah, juga senantiasa diharapkan menjadi lembaga konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan Keuangan daerah.Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara, maka telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah, utamanya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan.

“Karena itulah, kami berharap, LKPD yang akan disampaikan akan memperoleh rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti, demi kemajuan bersama. Saya turut mengharapkan kepada segenap komponen pembangunan bangsa vdi daerah ini, untuk senantiasa menjaga sinergitas sebagaimana telah terbangun sejauh ini, ” Tutur gubernur.

Turut hadir Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey S.Si, Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng SH, M.Si, Inspektur Frits Muntu S.Sos, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra Riany Suwarno.  (Ronny Rantung).

Related posts

Leave a Comment