Minut – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali melakukan penyegaran struktur birokrasi.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda secara resmi melantik dan mengambil sumpah sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Atrium Kantor Bupati Minut, Selasa (7/10/2025).
Rotasi ini merupakan hasil dari proses job fit dan evaluasi kinerja yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk menilai kompetensi dan kesesuaian pejabat dengan jabatan baru.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Komisi III Deprov Gorontalo Bahas Layanan Medical Check-Up Terintegrasi di RSPAD
- Diduga Berselisih, Satpam Ditemukan Tewas Dengan Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta
- Sambut HUT ke-81 RI, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Pastikan Keandalan Pembangkit Listrik untuk Mendukung Ketahanan Energi Listrik di Sulawesi Tengah
Baca:Dihadapan Group Konglomerat Asal Tiongkok,Bupati Joune Ganda Promosikan Keunggulan di Minut
“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menunjukkan komitmen dan loyalitas dalam bekerja. Fokus utama tetap pada pelayanan publik dan penyelarasan visi pembangunan Minahasa Utara yang maju dan berdaya saing,” tegas Joune Ganda.
Selain pejabat yang dirotasi, beberapa pejabat lain masih dipercayakan untuk melanjutkan tugas pada posisi yang sama.
Berikut sembilan pejabat eselon II yang mendapat penugasan baru:
1. Stella Safitri-Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
2.Jossy Kawengian-Asisten Administrasi Umum
3. Allan Mingkid-Kepala Dinas Kesehatan
4. Jovita Supit-Kepala Dinas Pendidikan
5. Olvi Kalengkongan-Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Robby Parengkuan-Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Edwin Ombuh-Staf Ahli Bidang Pemerintahan
8. Marthen Sumampouw-Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
9. Adrian Posumah-Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian
Pelantikan ini menandai komitmen Pemkab Minahasa Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah. (T3/*)
