Jakarta-Bupati Morowali Utara (Morut), Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, didampingi Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), Mastam Mustaring, melakukan kunjungan kerja strategis ke kantor pusat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta, Kamis (09/04/2026) sore.
Kunjungan ini merupakan langkah proaktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mencari solusi pembiayaan alternatif, guna menutup celah anggaran (budget gap) untuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Delis diterima langsung oleh Erdian Dharmaputra, Kepala Divisi Pembiayaan Publik 1 PT SMI. Diskusi difokuskan pada skema Akselerasi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah, khususnya mekanisme bridging financing atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH).
Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI menyampaikan kesiapannya mendukung Pemda melalui berbagai fasilitas pinjaman yang fleksibel.
- Gerak Cepat Pemprov Sulut Antisipasi Kebakaran Hutan di Gunung Soputan, Lintas Instansi Dikerahkan
- Joune Ganda Jadikan Disiplin Polisi Cilik sebagai Cermin Kinerja ASN pada Parade HUT RI ke-81
- Reses Irene Golda Pinontoan Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Mendorong Pembangunan Kota Manado
Salah satu skema yang dibahas adalah akselerasi pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH), yang memungkinkan daerah memperoleh pendanaan cepat untuk program prioritas, tanpa harus menunggu siklus transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kami menyadari bahwa keterbatasan dana APBD sering kali menjadi penghambat bagi percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kehadiran kami di PT SMI adalah untuk menjajaki peluang kolaborasi yang sesuai dengan regulasi, agar proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di Morut bisa berjalan tepat waktu,” ujar Bupati Delis.
Kunjungan ini ditutup, dengan komitmen kedua belah pihak untuk segera menindaklanjuti detail teknis dan persyaratan administrasi.
Langkah Bupati Delis ini mencerminkan komitmen kuat Pemda Morut dalam melakukan inovasi pembiayaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat, tanpa hanya bergantung pada mekanisme anggaran konvensional. (*)
