Redaksisulut, Boltim-Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo SE, MM, bersama Wakil Bupati Argo Visensius Sumaiku menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Penetapan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah, Selasa (10/6/2025).
Bupati Oskar Manoppo dalam sambutanya manyampaikan, Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah dalam upaya membangkitkan industri pariwisata serta menjadikan pariwisata sebagai Katalisator bagi percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
“Kita semua disini tentu berharap kehadiran perda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, ini tidak dapat hanya menjadi Blue Print bagi aktifitas seluruh pemangku kepentingan pariwisata secara kolektif, namun juga menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata daerah,”kata Bupati.
Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan Ranperda kedua yakni tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Rumah Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Dikatakannya, Ranperda tersebut merupakan inisiatif rekan-rekan anggota DPRD yang kami apresiasi sebagai bentuk partisipasi dan subangsih nyata dalam pembangunan daerah.
- Komisi III Deprov Gorontalo Bahas Layanan Medical Check-Up Terintegrasi di RSPAD
- Diduga Berselisih, Satpam Ditemukan Tewas Dengan Tangan Terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta
- Sambut HUT ke-81 RI, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Pastikan Keandalan Pembangkit Listrik untuk Mendukung Ketahanan Energi Listrik di Sulawesi Tengah
“Ranperda ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, landasan hukum tersebut adalah acuan pelaksanaan serta memperdayakan masyarakat dalam pencegehan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh,”ucapnya.
Turut hadir dalam paripurna tersebut, Pj. Sekretaris Daerah, Moh. Iksan Pangalima, S.Pi MAP, para Asisten, para Camat beserta sangadi, dan seluruh pimpinan OPD. (San)








