Minut-Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, membuka opsi mengganti seluruh kepala sekolah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menyusul dugaan praktik pemberian uang untuk mempertahankan jabatan.
Langkah drastis itu dipertimbangkan karena hingga kini belum ada laporan terbuka yang dapat mengungkap persoalan tersebut secara jelas.
Pernyataan itu disampaikan Joune saat penandatanganan kesepakatan bersama dan sosialisasi pendidikan antikorupsi antara penyuluh antikorupsi Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Jumat (16/10/2026).
Joune mengaku kecewa karena informasi mengenai dugaan permintaan uang untuk mempertahankan jabatan kepala sekolah terus beredar, tetapi belum disertai laporan langsung dari pihak yang mengetahui persoalan tersebut.
Padahal, menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan jaminan perlindungan kepada pihak yang berani melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
“Saya bilang, kita akan jamin siapa pun yang bawa secret,” ujar Joune.
Ia mengungkapkan, informasi tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan meminta Inspektorat melakukan investigasi. Namun, kesulitan memperoleh keterangan langsung membuat persoalan itu belum terungkap secara terang.
Joune mempertanyakan keberanian para kepala sekolah untuk melapor. Ia menilai situasi tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh oknum yang diduga terlibat, hingga para kepala sekolah disebut lebih takut menyampaikan informasi daripada melaporkannya kepada kepala daerah.
“Coba dibayangkan betapa powerful-nya pengaruh oknum-oknum ini. Ke bupati saja mereka tidak berani,” katanya.
Sebagai salah satu langkah untuk memutus persoalan tersebut, Joune pun melontarkan gagasan mengganti seluruh kepala sekolah dan memulai proses penataan dari awal.
“Ganti dulu semua ini kepala sekolah. Mulai dari nol,” tegasnya.
Meski demikian, Joune tidak menyatakan seluruh kepala sekolah terlibat dalam dugaan praktik tersebut. Sorotan utamanya adalah beredarnya informasi mengenai dugaan permintaan uang, minimnya keberanian untuk melapor, serta sulitnya memperoleh bukti dan keterangan yang dapat ditindaklanjuti.
Ia menginginkan persoalan tersebut diungkap secara transparan agar tidak terus berkembang menjadi kabar tanpa kejelasan yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap pengelolaan pendidikan di Minahasa Utara.
Joune juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah. Ia mengaitkan kegiatan tersebut dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada 15 Oktober 2026.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa penyelenggara pemerintahan harus menjaga integritas dan tidak mengabaikan risiko penyalahgunaan kewenangan.
Di lingkungan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab strategis dalam memimpin tenaga pendidik dan memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Karena itu, dugaan praktik transaksional dalam mempertahankan jabatan harus ditelusuri secara serius.
Joune menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pengungkapan fakta dan keberanian melapor dinilai penting untuk memastikan tata kelola pendidikan di Minahasa Utara berjalan secara bersih dan berintegritas. (T3)
