oleh

Badai Transaksional, Timsel KPU Menuai Kecaman Publik

-Minsel-1190 Dilihat

Sulut-Tim Seleksi Komisioner KPU di Wilayah 2 Provinsi Sulawesi Utara mendapat isue miring terkait dugaan transaksional dan jatah-jatahan.

Adapun terlihat dari video berdurasi 09 menit 07 hasil rekaman dari seorang wanita yang terlihat sedang berbincang dengan seorang pria diperkirakan berlokasi didalam ruangan sebuah kampus, dan diduga pria tersebut seorang dosen berinisial JW yang saat ini menjadi Ketua Tim Seleksi Komisioner KPU Wilayah 2.

Dari rekaman pembicaraan yang ada, terlihat JW mengiming-imingi dan menjanjikan wanita tersebut untuk diperjuangkan sampai ke tahap 10 besar. Namun sebelumnya JW menyampaikan selain wanita tersebut, ada 2 orang lagi yang “memakai” jasa dia sama halnya dengan wanita tersebut untuk di golkan ke tahapan selanjutnya.

Jika diamati dengan seksama dari video utuh hasil rekaman, sepertinya wanita tersebut merupakan peserta tes yang berasal dari Kabupaten Minahasa Selatan, terlebih karena dengan jelas JW menyebutkan 2 nama sebelumnya yang merupakan peserta tes dari Kabupaten Minahasa Selatan dalam satu organisasi yang sama dengan JW karena disebut sebagai kadernya.

Kendati demikian, ketika ditanya oleh wanita tersebut apakah kedua orang tersebut telah menyerahkan uang kepadanya, JW pun mengiyakan. Selanjutnya wanita tersebut terlihat menegosiasikan waktu penyerahan dana dan besaran uang yang akan diserahkan, namun terlihat JW malu-malu menyebutkannya yang dikemas dengan kalimat “terserah jo”.

Menyikapi video viral tersebut, desakan datang dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya Ketua Carateker DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Utara Amas Mahmud.

Amas mendesak agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) agar turun tangan membereskan permasalahan serius ini, karena kewenangan yang diberikan kepada Tim Seleksi terkesan melanggar etika dan keluar dari kewenangan. Sehingga praktik-praktik transaksional wajib diberikan sanksi tegas.

“Menyedihkan Timsel yang nanti melahirkan KPUD kok bersikap melanggar etika dan integritas seperti itu. Secara etik, Timsel tak boleh bertemu dengan calon KPU yang tengah mengikuti seleksi. Belum lagi konten pembicaraan dalam video tersebut adalah transaksional. Itu namanya abuse of power. Kami minta KPU RI mengevaluasi seluruh Timsel KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sulut, harus ditake over KPU RI. Bentuk lagi Timsel baru yang steril, dan bebas dari intervensi,” kata pria yang akrab disapa Bung Amas itu.

Jebolan FISPOL Unsrat itu meminta KPU RI mengusut tuntas semua prilaku menyimpang yang dilakukan Tim Seleksi yang diluar batas. Timsel harus diganti dan KPU segera menghentikan proses seleksi yang tengah berjalan, karena selain transaksional ada juga indikasi Tim Seleksi meloloskan pihak yang terkait dengan Tim Kampanye pada Pemilukada sebelumnya, bukti sudah kami kantongi.

“KNPI Sulut meminta kepada KPU RI agar membatalkan hasil seleksi tertulis dan psikologi lewat surat nomor :4/TIMSELKK-Gel.6-Pu/03/71/2023 karena dinilai sarat dengan praktik kecurangan yang berbau transaksional,” ujar Amas yang juga pengurus MN KAHMI tersebut.

Selanjutnya Bung Amas mendesak agar pihak-pihak yang keberatan dengan hal ini agar segera melaporkan baik kepada KPU RI dan kepada pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas preseden buruk ditanah Nyiur Melambai ini yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, sembari menegaskan bahwa KNPI Sulawesi Utara dibawah nahkodanya akan mengawal katat kasus yang tengah viral tersebut. (*/Onai_m)