Plt Sekda Kabupaten Poso Frits Sampurnama Kandori SH,M,AP
Poso – Pada Tahun ini,Pemerintah Kabupaten Poso mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Dengan penerimaan WTP ini, pemkab Poso kembali mengharumkan namanya atas pengelolaan keuangan daerah yang baik selama tahun 2021. Namun ironisnya, setelah penghargaan WTP dipublikasikan secara langsung ke media dalam bentuk keberhasilan Daerah,tiba-tiba masyarakat Poso dikejutkan dengan informasi tentang penggunaan anggaran perjalanan dinas dan belanja Negara,yang menelan biaya yang cukup besar hingga mencapai 54 Miliar lebih/tahun maka kejelasan WTP mulai ramai menjadi Topik perbicangan di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso Frits Sampurnama Kandori SH,M,AP saat dimintai keterangan dan tanggapanya tentang belanja dan perjalanan dinas, menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui atau melihat secara langsung Pagu Angaran yang digunakan oleh seluruh OPD jajaran Pemda Poso kemarin.
“Pernah seingat saya Bupati mempertanyakan tentang persoalan itu, menurut dalam penilaian Bupati sangat besar pengeluaran Daerah di tahun kemarin. Namun saya tidak mendengarkan atau melihat langsung totalnya sebesar itu.” Ungkap Frits.
- Tim Futsal Setwan Sulut Pastikan Lolos Ke Babak Gugur : Sapu Bersih Kemenangan Di Penyisihan Group
- Rinny Silangen-Tamuntuan : Keberhasilan Suami Tak Lepas Peran dan Dukungan dari Seorang Istri
- Bupati FDW Apresiasi Jajaran Polres Minsel Dalam Lakukan Pembinaan Melalui Program Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah
Dikatakan Frits, namun kejelasan informasi ini akan di koordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso.
“Nanti di koordinasikan dulu dengan instansi terkait apakah benar, jika hal itu terjadi tentunya pemerintah kabupaten Poso akan mengurangi anggaran perjalanan dinas dan belanja di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun depan,” Ujar Frits. (Viktor/John)
