Tomohon,-Masyarakat Tomohon muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
Hal ini dikatakan tokoh masyarakat Tomohon yang juga staf khusus Walikota bidang Pemerintahan Umum Andrikus Wuwung, Selasa (07/08/2024).
“Jika kita perhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD tahun anggaran 2023. Sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinergi,” ujar mantan birokrat senior Pemkot Tomohon ini.
Dia mengatakan, pihaknya paham ini adalah tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik. Tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat. Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD, yakni Partai Golkar.
- Kesepakatan Berhasil Dicapai, Pemprov Sulut Dan DPRD Resmi Menandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027
- Wujudkan Pemerataan Energi di Daerah 3T, PLN Resmikan Peningkatan Layanan Listrik 24 Jam di Pulau Beeng Laut, Bebalang, dan Siladen
- 36 Anggota Paskibraka Tomohon 2026 Resmi Dikukuhkan, Caroll Senduk: Jaga Kehormatan Sang Merah Putih
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan. Kedepan penguasa Dewan Kota Tomohon adalah PDIP, pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi,” sindir Wuwung. (*Bert)
