Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat pagi ini, Kemenko Perekonomian mengundang para perusahaan nasional membahas aturan ‘sapu jagat’ ini. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wijono. Jakarta, Jumat (06/12).
Hadir juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, dan sejumlah Kepala Daerah di Indonesia. Diantaranya, Walikota Manado, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, juga dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengawas APEKSI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembahasan atau masukan-masukan dari kalangan pengusaha terkait dengan omnibus law akan dirampungkan pada Desember tahun ini. Sehingga pada Januari 2020 draft UU omnibus law bisa disampaikan ke DPR dan April ditargetkan selesai atau terbit.
” Selesai ikut.rapat perdana antara Kadin (pengusaha), kementerian Lembaga, Asosiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipimpin Sesmenko Perekonomian, dalam rangka mendiskusikan awal materi tentang Omnibus Law Perijinan (RUU: Cipta Lapangan Kerja), dan akan dilanjutkan minggu depan ke hal-hal substansi, tujuannya untuk lndonesia Maju,” ujar Ketua Dewan Pengawas APEKSi ini. (*/AH)
- Lulus Ujian CBT Penerimaan Baru, Calon Taruna Politeknik Agraria STPN Ikuti Seleksi Lanjutan
- Kumpulkan Jajaran di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi Dan Layanan, Tempatkan Rakyat Raja Harus Dilayani
- Terbitkan Surat Edaran Percepatan Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Dapat Dirasakan Secara Utuh
