Wakil Bupati Morowali Utara (Morut) Hj. Djira K., S.Pd., M.Pd., secara resmi membuka Uji Publik Model BSM Pertambangan Nikel melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus memperoleh masukan, tanggapan, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terkait implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel.
Melalui uji publik ini, program PPM diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara.
Dalam sambutan Bupati Morowali Utara yang dibacakan Wakil Bupati Djira, disampaikan bahwa keberhasilan sektor pertambangan tidak hanya dapat diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk ke daerah.
Menurut Bupati, keberhasilan pertambangan juga harus dilihat dari besarnya kontribusi terhadap perekonomian serta sejauh mana manfaat kegiatan pertambangan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Sektor pertambangan diharapkan terus membuka lapangan kerja sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal.
“Potensi kekayaan alam Morowali Utara, khususnya tambang nikel, harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Bupati Morowali Utara.
Selanjutnya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian, koordinasi, dan penyelarasan dengan rencana pembangunan daerah agar berbagai program yang dilaksanakan di lapangan tidak mengalami tumpang tindih.
Bupati juga berharap Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan atau sekadar pemberian bantuan sesaat kepada masyarakat.
Menurutnya, Program PPM harus dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Morowali Utara Djira K. mengatakan pentingnya penyelarasan antara program Corporate Social Responsibility (CSR) dan PPM yang dijalankan perusahaan pertambangan dengan arah serta prioritas pembangunan daerah.
Wabup Djira menginginkan agar PPM yang merupakan bagian lebih spesifik dari CSR, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, program tersebut diharapkan mampu berjalan searah dengan visi dan misi Kabupaten Morowali Utara untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Penyelarasan program tersebut dinilai penting agar keberadaan perusahaan pertambangan tidak hanya memberikan kontribusi dari sisi investasi, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Morowali Utara Ir. Musda Guntur, M.M.; Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Krispen H. Masu, S.Stp., M.Si.; Danramil 1311-03/Petasia Kapten Inf. Amrul; perwakilan Kapolres; perwakilan Kajari; pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara; perwakilan perusahaan di Morowali Utara; narasumber dari Tim Ahli Penyusunan Model PPM Pertambangan Nikel; serta Inspektur Tambang Sulawesi Tengah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). *
