oleh

427 Warga Tuntut Per KK Bayar 10 Juta Pertahun, PT PGE Lahendong : Tidak Bisa Begitu

Tomohon-Pertemuan yang di fasilitasi Kepolisian Resort (Polres) Tomohon antara warga Tondangow dan Manajemen PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong, Selasa (9/4/2024) di BPU Kelurahan Tondangow Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara kembali menemui jalan buntu alias deadlock.

Pertemuan yang ke tiga ini, diawali pengantar oleh Kasat Intel Polres Tomohon AKP Slamet dan dihadiri ratusan warga, membahas permasalahan terkait 14 tuntutan warga dan pemblokiran akses jalan ke Sumur 47 dan Cluster 13, berjalan sedari jam 11 siang sampai sekira Pkl.17.00 wita.

Suasana mulai alot dan cukup memanas saat pembahasan point ke 5 dari 14 tuntutan warga yakni kompensasi terhadap 427 Kepala Keluarga (KK).

“Kami menuntut agar ada kompensasi kepada 427 KK dimana setiap KK menerima sebesar Rp. 10 juta per tahun,” ujar para jurubicara secara bergantian mewakili warga diantaranya; Fanny Palar, Jefri Wawo, Riski Mengko, Noktavian Wowor.

Terhadap tuntutan ini pihak PT. PGE Lahendong menjawab. “Ini tidak bisa begitu, karena ini uang negara, kecuali dalam bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat,” jawab Government & Public Relation (GPR) Humas PGE, Dimas didampingi Manejer Produksi PT. PGE Lahendong, Bayu.

Untuk merealisasikan tuntutan kompensasi seperti itu tidak mungkin. “Karena aturan yang berlaku diperusahaan kami, tidak bisa melakukan kompensasi tersebut dikarenakan tidak sesuai aturan perusahan”,Ujarnya.

“Juga karena pemboran bukan hanya di Tondangow, ada di banyak daerah lain. Jika direalisasikan, daerah pemboran lain juga akan menuntut hal yang sama,” jelas Dirmas dan Bayu.

Atas jawaban ini, para jurubicara warga tetap terus menuntut agar pihak PT. PGE Lahendong merealisasikan tuntutan mereka tersebut.

Terkait jalan akses ke Sumur 47 Cluster 13 yang masih diblokir warga dan sudah memasuki hari ke lima tidak beroperasi sejak Kamis (4/4), PT. PGE Lahendong menyayangkan.

“Kegiatan operasional ini harus terus didukung oleh semua pihak, mengingat PGE Area Lahendong telah mensuplai kelistrikan di Sulawesi Utara & Gorontalo sebesar 30 persen,” sebut Manejer Operasi PT. PGE Lahendong, Bayu.

Terus memanas tarik menarik argumen dari masing-masing pihak tanpa solusi hingga tidak ada titik temu kedua pihak alias deadlock.

Melihat hal akan hal ini, Kasat Intel Polres Tomohon AKP Slamet mengambil alih sekaligus mengakhir pertemuan yang berlangsung sekira enam jam.

“Tahap-tahap sudah dilakukan, kegiatan produksi tidak bisa dihentikan dan kami terus memediasi. Hasil dari pertemuan hari ini akan dilaporkan ke pimpinan kami,” tandas Kasat Intel Slamet pihak yang memfasilitasi pertemuan.

Sebelumnya, terhadap aspirasi warga, terdapat beberapa tuntutan yang telah PT. PGE Lahendong akomodir sebagai komitmen peningkatan pemberdayaan masyarakat. Seperti perekrutan TKPJ lokal, security, sopir, cleaning service.

Tampak hadir pada pertemuan tersebut Government & Public Relation (GPR) Humas PGE, Dimas, Manejer Operational PT. PGE Lahendong, Bayu dan Didik, Julian Lendeng serta Mecky Pangalila dari Humas PT. PGE Lahendong.

Juga hadir Lurah Tondangow Swetly Posuma, Tokoh tokoh masyarakat dan agama serta ratusan warga Tondangow serta belasan anggota Polres Tomohon. (*/Bert)