Sulut-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Senin (20/04/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat serba guna DPRD ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Pansus, Capt.Remli Kandoli, M.Mar. didampingi oleh Sekretaris Provinsi (Sekprof) Sulut, Dr.Denny Manggala.
Rapat ini merupakan tindak lanjut setelah para anggota Pansus melakukan peninjauan lapangan (on the spot) ke sejumlah lokasi proyek infrastruktur dan program strategis di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
Dalam pembukaannya, Capt. RemlyKandoli menegaskan bahwa rapat lanjutan ini dilaksanakan karena pada pembahasan sebelumnya kepala OPD tidak hadir seperti Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, Setwan dan Bappeda untuk menjawab pertayaan terkait Pokir anggota Dewan.
”Ini merupakan rapat lanjutan pansus , kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan relisasi sari program dan anggaran ditahun 2025 terhadap SKPD yang belum sempat hadir sebelumnya dalam pembahasan pekan lalu ,” ungkap.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran eselon II di lingkup Pemprov Sulut guna memberikan penjelasan rinci terkait serapan anggaran dan capaian kinerja. Beberapa pejabat yang hadir di antaranya:
Deicy Paath (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR), Kepala Bappeda Sulut
Plt. Sekretaris DPRD (Setwan) Sulut, Weliam Niklas Silangen, dan Kepala DLH.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu strategis menjadi sorotan, antara lain, Dinas PUPR dicecar mengenai progres pembangunan jalan dan fasilitas publik yang sebelumnya telah ditinjau oleh tim Pansus.
Dari sisi sektor infrastruktur menjadi sorotan tajam. Kepala Dinas PUPR Sulut, Desy Paat, mengakui adanya jurang lebar antara rencana dan realisasi di lapangan. Meski secara administratif realisasi fisik mencapai 99,10%, namun angka kemantapan infrastruktur dasar justru memprihatinkan:
-Kemantapan Jalan Nasional: Hanya sanggup di angka 81,76%, jauh dari target minimal 93-95%.
-Jaringan Irigasi: Terpuruk di angka 50,45% dari target 80%.
-Serapan Anggaran: Mencapai Rp111,5 miliar (83%).
“Keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan utama. Ada ketimpangan besar antara kebutuhan penanganan di lapangan dengan ketersediaan dana, sehingga banyak rencana pekerjaan yang terpaksa tidak terealisasi,” ungkap Desy dengan nada lugas.
Berbanding terbalik dengan PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut justru menunjukkan performa impresif. Kepala DLH, Weldie Poli, melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Utara melesat melampaui ekspektasi.
-Realisasi IKLH: Tembus 80,93% (Target: 78,71%).
-Capaian Fisik: Tuntas 100%.
-Serapan Keuangan: Rp8,4 miliar (90,87%) dari total pagu Rp9,3 miliar.
Walau mencatat hasil positif, Weldie menegaskan pihaknya tidak akan jemawa dan tetap fokus pada penguatan regulasi serta evaluasi kebijakan lingkungan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen, memaparkan efektivitas kinerja kesekretariatan. Dengan anggaran Rp103,2 miliar, pihaknya berhasil merealisasikan 87,44% anggaran untuk mendukung tugas legislasi.
Nampak hadir dalam pembahasan, pimpinan Dewan, Royke Anter serta sejumlah anggota Pansus, Paula Runtuwene, Vonny Paat, Berty Kapojos, jeane Lalujan dan Toni Supit. (*Adve)
