Jakarta-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Bimbingan Teknis untuk menyamakan persepsi 88 Satuan Kerja (Satker) demi menjalankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Untuk mewujudkan hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut ada tiga hal yang perlu dipedomani Satker.
“Untuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh dan bergantung pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Bimbingan Teknis, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/08/2025).
Dengan berpegang pada tiga hal tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap ILASPP memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. “Agar hasil kerja benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat yang nyata,” ujarnya kepada lebih dari 130 peserta dari Satker Kementerian ATR/BPN pusat maupun daerah.
- Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Dan Wabah Penyakit Menular : Instrumen Hukum Penting Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Darurat Kesehatan
- Sekwan Niklas Silangen Dampingi Ketua Dewan Terima Kunjungan Badan Kehormatan Dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Ketua Dewan Andi Silangen Terima Kunjungan Badan Pusat Statistik Sulut : Koordinasi Terkait Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia
Demikian pula dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Menurutnya, Bimbingan Teknis ini diadakan untuk menyelaraskan pemahaman Satker sehingga _output_ yang dihasilkan sejalan dengan arah kebijakan strategis kementerian. “Kita ada di sini untuk memastikan bahwa setiap komponen proyek dapat berkoordinasi dengan baik dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,” tuturnya.
Sebagai kolaborator dalam ILASPP, Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich menyambut baik kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia. Ia berharap, seluruh peserta Bimbingan Teknis dapat terlibat secara aktif dan memperkaya diskusi yang akan dibagikan dan dialami bersama.
“Partisipasi Anda sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerangka kinerja ini tidak hanya menjadi keberhasilan prosedural semata, namun juga sebagai fondasi bagi kolaborasi yang berkelanjutan,” pungkas Uri Raich.
Bimbingan Teknis ILASPP ini berlangsung pada 20-21 Agustus 2025 dengan agenda , yaitu pemaparan materi, diskusi teknis, hingga praktik penyusunan rencana kerja. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari internal Kementerian ATR/BPN maupun pihak eksternal terkait untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi ILASPP. (***Nal)
