Gorontalo-Rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2024, kembali digelar pada Selasa (15/4/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa Deprov ini,di pimpin Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024 Yeyen Sidiki, dan di hadiri para anggota Pansus.
Hadir juga dalam rapat LKPJ ini, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Sofian Ibrahim, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Alhamdulillah sampai dengan terakahir pembahasan mendapatkan titik terang, ada beberapa biro yang masih kurang jelas, sudah dilengkapi oleh Sekda”. Ungkap Yeyen Sidiki.
- Menteri Nusron Ingin Target PTSL 2027 Ditambah, Perluas Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
- Bahas Rencana Kerja TA 2027 Dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp.10 Triliun
- Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat Agenda Pembangunan Nasional
Namun demikian dalam rapat ini ada beberapa anggota pansus LKPJ memberikan catatan dan poin penting kepada pihak terkait di antaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurut anggota Pansus, keberadaan BUMD dari Pemprov saat ini, terkesan kontradiktif, karena selama ini BUMD tersebut tidak ada lagi usaha yang dihasilkan. (*Ar)
