Sulut-Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, berbagai survei elektabilitas bakal pasangan calon mulai bermunculan, terutama di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara.
Salah satu yang menarik perhatian publik adalah hasil survei yang mengklaim pasangan E2L unggul 66% dari pesaingnya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga bernama Circle Data Research Center (CDRC).
Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut melalui berbagai sumber termasuk pencarian di Google, lembaga CDRC ternyata tidak memiliki rekam jejak survei sebelumnya.
Bahkan, CDRC tidak terdaftar sebagai lembaga survei di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Jelang HUT RI ke-81: Bentangkan Kabel Laut 1,95 KMS, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo dan Tuntaskan 100 Persen Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo
- Diapkan Jadi Ahli Metalurgi, Bupati Delis Antar 10 Putra-Putri Terbaik Morut ke ITD Sumut
- Sekwan Niklas Silangen Menghadiri Acara Pelantikan Dan Pengambilan Janji Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Sulut : Turut Berikan Ucapan Selamat
Idham Holik, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam seminar Pilkada yang digelar di Universitas Hasanuddin pada 17 Oktober 2024 kemarin, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam publikasi hasil survei terkait pemilu.
Ia menegaskan bahwa hanya lembaga survei yang terdaftar di KPU yang berhak mempublikasikan hasil survei mereka.
“Undang-Undang Pemilu/Pilkada menegaskan bahwa lembaga survei yang mempublikasikan hasil survei harus terdaftar di KPU daerah, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota,” jelas Idham.
Jika ada lembaga yang tidak terdaftar namun tetap mempublikasikan hasil survei, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang.
“Lembaga yang melanggar aturan ini akan diproses lebih lanjut oleh asosiasi lembaga survei terkait,” tambahnya.
Publik diharapkan lebih kritis dalam menyikapi hasil survei, terutama yang berasal dari lembaga yang tidak memiliki legalitas yang jelas. (***/J.Mo)
