Bogor-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, siap mendukung implementasi teknologi Pemerintahan (Government Technology/GovTech),bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
“Sebelumnya Kementerian ATR/BPN tidak termasuk dalam 9 Kementerian penyedia aplikasi prioritas. Tetapi mulai 24 Mei 2024 untuk pertama kalinya kami diundang. Tentunya kami ingin menyukseskan juga, serta mengintegrasikan utamanya layanan sertipikat tanah berbasis elektronik, ” ujar Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai mengikuti rapat persiapan peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Bogor, Sabtu (25/05/2024).
Kata dia, sertipikat elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian ATR/BPN, agar tugas dan fungsi Pemerintahan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Sekaligus bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia.
“Karena ini (sertipikat tanah elektronik, red), menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan juga manfaatnya sangat baik bagi masyarakat,” ungkap Menteri AHY.
- Buka Akses dan Tumbuhkan Ekonomi Desa Ambara: PLN UP3 Gorontalo Salurkan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Berkontribusi Pengembangan Geotermal di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Dapat Penghargaan dari Kementerian ESDM
- Tak Perlu Menunggu Tanpa Kepastian, Masyarakat Rasakan Manfaat Pengukuran Terjadwal Saat Sertipikasi Tanah
“Kami akan lakukan percepatan, sehingga bisa catch up dengan Kementerian lainnya.Mudah-mudahan dapat segera menghadirkan layanan elektronik yang di butuhkan melalui portal INA Digital ini,” tambahnya.
“Saya kira Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena OSS (Online Single Submission) itu nanti, banyak bertumpu di ATR/BPN. Saya titip betul soal ini,” ungkap Menko Marves, yang memimpin rapat kordinasi secara daring.(Hms ATR/BPN/NAL)
