Makassar – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS mendorong agar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersatu dan melahirkan rekomendasi ke pemerintah pusat tentang industri pertambangan agar tidak merugikan daerah.
Hal itu disampaikan pada workshop bertema “Peningkatan kapabilitas ekonomi dan bisnis decision maker di Kawasan Timur Indonesia di sektor mineral dan energi” yang dilaksanakan di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Kamis (9/3/2023).
Workshop ini diprakarsai oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya bekerjasama dengan Apkasi dengan peserta para kepala daerah dari Kawasan Timur Indonesia.
Kegiatan ini diawali kata sambutan dari Kepala Bidang Politik dan Ekonomi Konjen AS di Surabaya, Mrs. Roshni Nirody dengan pemateri utama Profesor Ian Lange, Colorado School of Mines dengan moderator Prof. Adi Maulana dari Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sah! DPRD Sulut Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
- Widyawati : Kader PKK Tidak Hanya Berperan Dalam Pembinaan Keluarga, Tetapi Mampu Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat
- PLN UP3 Luwuk Perkuat Ekosistem Green Energy Melalui Program TJSL, Bekali Siswa SMKN 2 Luwuk Kompetensi Konversi Kendaraan Listrik
Bupati Delis mengatakan usul-usul Apkasi pasti dipertimbangkan pemerintah pusat, hal itu telah terbukti dengan perubahan regulasi dalam hal penanganan honorer di seluruh Indonesia.
“Seperti kita tau sendiri pemerintah pusat akhirnya mengubah regulasi tentang penghapusan honorer, dari awalnya semua honorer akan dihapus pada akhir tahun ini, namun kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terjadi setelah Apkasi memberi pertimbangan,” ujarnya.
Sekjen Apkasi Adnan Purichta Ichsan YL yang juga menjabat Bupati Gowa setuju dengan masukan Bupati Morut tersebut. (MCCD/John)
