Minut-Minimnya penerangan jalan dan kondisi infrastruktur menjadi sorotan warga Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, saat menyampaikan aspirasi dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Ricky D.E. Lumentut, Jumat (28/8/2026).
Persoalan tersebut mencuat dalam dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan kebutuhan yang dinilai bersentuhan langsung dengan keamanan, kenyamanan, serta aktivitas mereka sehari-hari.
Penerangan jalan menjadi salah satu aspirasi yang paling mendapat perhatian. Sejumlah titik di wilayah desa dinilai masih membutuhkan lampu penerangan, terutama pada malam hari.
Bagi warga, keberadaan penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap. Lampu jalan dibutuhkan untuk meningkatkan rasa aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, warga turut meminta perhatian terhadap kondisi sejumlah ruas jalan yang dinilai membutuhkan perbaikan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi maupun sosial di desa.
Beragam masukan itu kemudian menjadi catatan penting bagi Ricky Lumentut. Ia menegaskan, reses tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk membawa persoalan masyarakat ke ruang pembahasan kebijakan.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung dan kawal. Apa yang menjadi kebutuhan prioritas akan kami bawa dalam pembahasan di DPRD,” tegas Ricky.
Ia mengatakan, kebutuhan yang disampaikan masyarakat di tingkat desa harus mendapat tempat dalam arah pembangunan daerah. Karena itu, hasil reses akan menjadi bahan dalam memperjuangkan program yang dinilai benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Menurut Ricky, fungsi reses juga tidak terlepas dari tanggung jawab politik anggota DPRD untuk memastikan suara konstituen terwakili dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Ia pun memastikan aspirasi warga Kawangkoan tidak berhenti pada forum pertemuan. Ricky berkomitmen mengawal masukan tersebut melalui mekanisme pembahasan di DPRD Minahasa Utara, dengan mempertimbangkan kewenangan serta skala prioritas pembangunan daerah.
Dengan demikian, kebutuhan penerangan jalan dan perbaikan infrastruktur di Kawangkoan diharapkan dapat masuk dalam perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang tepat sasaran. (T3)
