Wabup Minahasa Hadiri Rakor Penyelenggaraan PTSP

Tondano – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MM menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan PTSP Prima Provinsi Sulawesi Utara. Di hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (21/11/2019).

Sambutan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Sugiarto,SE, M.Si mengatakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah ini merupakan salah satu wujud peran Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik khususnya penyelenggaraan perijinan di PTSP Daerah Kabupaten Kota.

Oleh karenanya kemendagri menganggap Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah ini penting guna memberikan informasi dan pemahaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya perizinan dan nonperizinan melalui DPMPTSP daerah.

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi ini, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat di Kabupten/Kota. Untuk itu Saya ingin menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan kelembagaan DPMPTSP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Berkaitan dengan hal ini, bagi daerah yang nomenklatur dan struktur unit kerjanya belum sesuai agar segera melakukan penyesuaian.

2. Pendelegasian kewenangan merupakan prasyarat PTSP, oleh karenanya perlu segera merevisi Perkada pendelegasian agar seluruh jenis perizinan dan nonperizinan dilayani oleh PTSP dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

3. Dukungan anggaran dan sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan dan nomperizinan pada DPMPTSP yang memadai agar sasaran untuk peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB) dapat terwujud.

4. Penyelenggaraan PTSP menggunakan teknologi informasi secara online sehingga tidak terjadi kontak langsung antara pemohon dengan penyelenggara;
5. Menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) sesuai peraturan perundang-undangan; dan

6. Peningkatan kualitas SDM penyelenggara PTSP untuk mendukung optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah.

7. Mengingat pentingnya data dan informasi tentang DPMPTSP, diminta kepada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota  untuk mengisi kuesioner dalam sistem aplikasi SIPKERJA.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara Rapat ini untuk menjadi perhatian dalam penyelenggaraan PTSP Daerah. “Ucapnya.

Sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menyampaikan Pemerintah harus membuat peraturan daerah tentang pemberian insentif sesuai apa yang disampaiakn Presiden RI. Dimana kepala daerah dan kota mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur serta tindak lanjut pemerintah tentang kebijakan dalam masalah perizinan terkait pembangunan

” Infrastruktur dimana proses perizinan tentang tata ruang dimana pengurusannya terlalu lama dan berbelit belit, dan belum terintegrasi secara elektronik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan lebih fokus pada upaya intregritas dan infrastruktur dengan kawasan industri kecil, KEK, Pariwisata dan Perkebunan.”jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SE. MM mengatakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nantinya memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, serta transparan, profesional, berintegritas  dan  memberikan  pelayanan  yang lebih  luas kepada masyarakat minahasa serta menghilangkan hambatan dan memberikan dukungan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang seluas-luasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa Mekry Sondey, SE, Bupati / Walikota, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Provinsi Sulawesi Utara. (Ronny Rantung).

Related posts

Leave a Comment