Tingkatkan Pelayanan Kependudukan, Pemprov Siap Serap Aspirasi Masyarakat

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id FROM wpem_terms AS t INNER JOIN wpem_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpem_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'newstopic') AND tr.object_id IN (203670, 203661, 203654) ORDER BY t.name ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (1,31) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (1,31,8)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '31' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1

Sulut – Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang membuka secara resmi Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Manado, Kamis (25/3/2021).

Pada kesempatan itu, Asisten 1 Humiang menyampaikan sambutan Sekdaprov Sulut yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menata pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).

“Dimana Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal. Hal ini dimaksudkan agar urusan Pengendalian Penduduk dan KB dikonsentrasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya.

Menurutnya, urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan secara konkuren (bersama-sama) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BACA JUGA

Sebagai Pemerintah, tambah dia, tugas utama terhadap masyarakat adalah memberikan pelayanan prima dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

“Karena itu, aparatur dan organisasi Pemerintah termasuk Dinas Dukcapil KB Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten/Kota dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya.

Tambah dia, masyarakat sekarang ini sudah sangat maju dan kritis dalam pemikiran dan semakin kompleks yang mendorong Pemprov Sulut menyerap aspirasi dalam meningkatkan pelayanan terkait kependudukan dan keluarga berencana.

“Hal ini mewajibkan Pemerintah untuk menyerap aspirasi dan kritik membangun sebagai dasar peningkatan kesejahteraan keluarga terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan di bidang kependudukan dan keluarga berencana,” lanjutnya.

Lebih jauh, Asisten 1 mengajak semua peserta kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil-KB Sulut ini untuk bersama dalam mengimplementasikan Program dan Misi, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yaitu Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw. Dengan Visi “Menjadikan Sulut Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, dan 5 Misi yaitu: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara; Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa; Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas; Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah. (*/JM)