Kolonodale-Komitmen yang dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkait penanganan persoalan SPAM IKK Petasia belum sepenuhnya terealisasi. Hingga batas waktu satu bulan yang disepakati, perbaikan fasilitas air bersih dan pemenuhan sejumlah komitmen perusahaan maupun Pemda, masih belum tuntas, Jumat (17/07/2026).
Dalam RDP yang digelar 15 Juni 2026, PT Halmahera International Resources (HIR), menyatakan, kesediaannya menanggung biaya pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia. Perusahaan juga berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui penyediaan tandon air, mobil tangki (water tank), dan tower air di wilayah terdampak.
Sementara itu, PT Sumber Permata Selaras (SPS) dan PT Sumber Swarna Pratama (SSP) masing-masing menyepakati penyediaan 10 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter.
Di sisi lain pihak Pemerintah, melaluu Dinas PUPRPKPD diberi waktu satu bulan sejak 17 Juni 2026 untuk menyelesaikan pemeliharaan intake, menyusun rencana pembangunan intake dan jaringan pipanisasi baru, serta membentuk kelompok kerja yang melibatkan masyarakat.
Namun hingga tenggang waktu berakhir, perbaikan SPAM IKK Petasia belum rampung dan distribusi air bersih kepada masyarakat belum kembali normal, sebagaimana yang dijanjikan dalam hasil RDP.
Lurah Kolonodale, Muh Yamin, mengatakan dalam beberapa hari terakhir distribusi air bersih ke rumah-rumah warga kembali terhenti.
“Beberapa hari ini distribusi air bersih ke rumah warga tidak berjalan lagi. Menurut informasi yang kami terima, kontrak dengan penyedia air bersih belum diperpanjang,” ujarnya.
Lurah Bahontula, Budi Tangko, juga menyampaikan, bahwa pihaknya masih menunggu realisasi pembagian tandon air yang menjadi komitmen pihak perusahaan.
“Kami masih menunggu pembagian tandon sesuai hasil RDP dari perusahaan karena Kelurahan Bahontula belum menerima tandon sesuai jumlah yang telah disepakati,” katanya.
Sementara itu, Lurah Bahoue, Syarif, menjelaskan, bahwa aliran air PDAM telah kembali masuk ke rumah warga, namun belum sepenuhnya normal.
” Air PDAM sudah mulai mengalir ke rumah warga, tetapi belum normal seperti sebelum terjadi pencemaran air di SPAM IKK Petasia,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Irwan dan Wahyu, warga Kelurahan Kolonodale. Keduanya berharap Pemerintah dan perusahaan segera memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati, agar masyarakat kembali memperoleh akses air bersih secara normal.
“Kami berharap PDAM kembali normal karena air bersih merupakan kebutuhan dasar, bukan pilihan. Pemerintah juga harus mencari solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujar keduanya.
DPRD Minta Evaluasi
Ketua Fraksi Hanura DPRD Morut, Arief Ibrahim, menilai belum terealisasinya sejumlah komitmen hingga batas waktu yang disepakati menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keseriusan Dinas PUPRPKPD maupun perusahaan dalam menindaklanjuti hasil RDP.
Menurut Arief, hasil RDP bukan sekadar forum penyampaian janji, melainkan menghasilkan kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.
“Hingga tenggang waktu berakhir, masih ada sejumlah komitmen yang belum dipenuhi. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Dinas PUPRPKPD maupun perusahaan dalam menindaklanjuti hasil RDP. Yang dibutuhkan masyarakat adalah realisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” tegas Arief.
Ia juga menyoroti komitmen PT Halmahera International Resources (HIR) yang menyatakan bertanggung jawab atas dampak yang terjadi dan bersedia membiayai pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia.
Menurutnya, komitmen tersebut, harus diwujudkan sebagai bagian dari tanggung jawab menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas pembiayaan pemeliharaan.
“Jangan sampai komitmen pembiayaan pemeliharaan ini dimaknai seolah persoalan sudah selesai. Yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab terhadap penyelesaian dampak yang terjadi benar-benar diwujudkan, sehingga masyarakat kembali memperoleh hak atas air bersih secara normal,” tegasnya.
Arief juga menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya hingga seluruh kesepakatan dalam RDP benar-benar direalisasikan.
“Persoalan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami akan terus mengawal agar seluruh komitmen yang telah disepakati segera direalisasikan, sehingga masyarakat tidak terus dirugikan akibat belum tuntasnya penyelesaian SPAM IKK Petasia,” tukasnya. (*/NAL)
